Kuala Lumpur (ANTARA News) - Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pertemuan dengan UMNO, Sabtu, di rumah dinas wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Tun Razak, meminta UMNO "memutihkan" atau melegalisasi sekitar 800.000 TKI ilegal di Malaysia. "Pemutihan atau legalisasi itu merupakan upaya simultan atas penutupan seluruh pintu masuk TKI ilegal yang ada di kedua negara secara tegas, sehingga di masa mendatang semua TKI adalah legal," kata Kabid Tenaga Kerja & Transmigrasi DPP Golkar, Ali Wongso Sinaga, dalam percakapan per telepon, di Kuala Lumpur, Minggu, menjelaskan hasil pertemuan Golkar-UMNO. Partai Golkar berkeinginan ke masa depan tidak ada lagi TKI yang menjadi budak dan dibayar murah, bahkan tidak dibayar oleh majikannya, serta diuber-uber Rela Malaysia, kata Ali Wongso. Sementara itu, Indonesia harus memperbaiki besar-besaran sistem asuransi dan perlindungan TKI di luar negeri agar citra masyarakat internasional terhadap TKI berubah karena TKI merupakan warga yang dilindungi oleh hukum secara 24 jam sehari. Hasil pertemuan UMNO - Golkar sepakat pada tahun 2008 akan membentuk komite bersama (joint committe) sebagai tindak lanjut (follow up) dari MOU Golkar-UMNO yang telah ditandatangani, Jum`at malam (22/12) dan disaksikan langsung oleh Presiden UMNO sekaligus PM Malaysia, Abdullah Badawi, tambah dia. Wakil Ketum DPP Golkar Agung Laksono menilai, penandatanganan MOU itu merupakan "political track" yang efektif untuk mendorong perumusan pemecahan berbagai masalah yang menyangkut hubungan Indonesia-Malaysia. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
