Di Barito Utara Kalteng, seorang anggota PPS meninggal dunia

Arief meninggal dunia karena sakit asma yang dideritanya sejak kecil, dan kambuh usai penyelenggaraan pemilu serta rapat pleno tingkat kecamatan selama dua hari dua malam

Muara Teweh (ANTARA) - Seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bernama Arief Raksanjani (28) meninggal dunia setelah penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Petugas PPS ini meninggal dunia pada Sabtu (18/5) sekitar pukul 12.30 WITA di rumahnya di Desa Paring Lahung RT 01 Kecamatan Montallat dan dimakamkan hari itu juga di desa setempat," kata Camat Montallat, Mastur ketika dihubungi dari Muara Teweh, Minggu malam.

Menurut Mastur, sesuai surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paring Lahung Yudht Syahrial menyebutkan Arief meninggal dunia karena sakit asma yang dideritanya sejak kecil, dan kambuh usai penyelenggaraan pemilu serta rapat pleno tingkat kecamatan selama dua hari dua malam.

Jadi, kata dia, sesuai laporan kepala desa itu, Arief yang juga honorer guru SDN 2 Paring Lahung dan masih bujangan ini meninggal dunia karena sakit.

"Meninggalnya anggota PPS ini telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Utara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Montallat," kata Mastur.

Ketua KPU Barito Utara Malik Muliawan mengakui pihaknya telah mendapat laporan terkait seorang petugas PPS meninggal dunia karena sakit.

"Kami telah meminta data yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti ke KPU Kalteng, kita tetap mengusulkan agar petugas PPS ini dapat tali asih dari KPU Pusat," katanya.

Malik mengatakan, memang KPU telah mengalokasikan santunan sebesar Rp36 juta bagi petugas penyelenggara pemilu yang kena musibah saat bertugas waktu kegiatan pesta demokrasi itu.

"Kami masih belum tahu kalau ada petugas yang kena musibah setelah penyelenggaraan pemilu telah selesai, semoga tetap ada santunan tersebut.Kebetulan saya besok (Senin, 20/5)) berangkat ke Palangka Raya, sehinga sekaligus menanyakan terkait ini ke KPU provinsi," demikian Malik Muliawan.