Polres Lumajang cegah pergerakan massa aksi "people power"

Petugas melakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan khususnya elf dan bus di Terminal Minak Koncar Lumajang untuk memastikan tidak ada pergerakan massa yang bergerak ke Jakarta untuk aksi 'people power'

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Aparat Kepolisian Lumajang mencegah pergerakan massa yang akan mengikuti aksi "people power" di Jakarta dengan melakukan patroli skala besar di Terminal Minak Koncar dan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu.

"Petugas melakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan khususnya elf dan bus di Terminal Minak Koncar Lumajang untuk memastikan tidak ada pergerakan massa yang bergerak ke Jakarta untuk aksi 'people power'," kata Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban di Lumajang.

Menurutnya aparat melakukan penyekatan di jalur-jalur provinsi yang dilalui oleh kendaraan bus dan memantau beberapa perusahaan otobus, dan agen-agen tiket untuk tidak melayani pemesanan massa yang akan bergerak ke Jakarta mengikuti kegiatan "people power" yang dinilai melanggar aturan.

"Selain itu, patroli skala besar yang melibatkan TNI, Polri dan Satpol PP terus dilakukan untuk cipta kondisi mengantisipasi adanya gerakan - gerakan simpatisan people power yang bergerak di wilayah Lumajang," tuturnya.

Rencana aksi mengatasnamakan gerakan rakyat atau "people power" yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak puas atas hasil pemilu serentak 2019 telah ramai muncul di media sosial untuk mengajak masyarakat Indonesia ikut dalam aksi tersebut yang akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019.

"Gerakan 'people power' adalah gerakan inkonstitusional karena bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dan siapapun yang mengikuti gerakan tersebut dapat dikatakan terlibat makar," ujarnya.

Arsal menjelaskan proses pemilu serentak tahun 2019 sudah berjalan trasparan, jujur, adil dan demokratis, namun setiap elemen boleh menggugat hasil pemilu selama memiliki bukti - bukti yang kuat.

"Hasil pantauan saya, setiap tahapan pemilu serentak sudah dilakukan secara transparan sehingga sekecil apapun bentuk kecurangan mudah untuk diketahui," ucapnya.

Ia mengimbau warga Lumajang untuk tidak mudah terprovokasi terhadap ajakan melakukan aksi "people power", sehingga diharapkan kondisi di Kabupaten Lumajang tetap kondusif dan warga tidak terpengaruhi ajakan untuk berangkat ke Jakarta.

"Kami juga mendatangi kantor perusahaan otobus dan agen travel untuk melarang pemesanan bus yang berangkat ke Jakarta dalam rangka aksi massa 'people power' itu," katanya, menambahkan.

Sebelumnya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) bersama sejumlah tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Lumajang sepakat menyatakan penolakan terhadap ajakan "people power" yang menggulingkan pemerintah sah karena kepentingan politik kelompok tertentu terkait dengan pemilihan umum.

"'People power' tidak perlu dan lebih besar mudaratnya karena hanya akan menambah masalah bangsa," kata Ketua FKUB Lumajang HM Khoiri.

Ia juga meminta semua pihak menghargai kinerja KPU, Bawaslu, TNI, Polri yang sudah sangat profesional bekerja menyukseskan pemilu serentak tahun 2019, sehingga tidak perlu ditarik-tarik kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.