Kami, pemuda-pemudi Kabupaten Trenggalek, menolak dengan tegas, aksi people power, karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa IndonesiaTrenggalek, Jatim (ANTARA) - Puluhan pemuda dari lintaskomunitas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, membacakan ikrar kesetiaan terhadap NKRI dan menolak gerakan "people power" yang digelindingkan kelompok tertentu karena kecewa hasil pemilu.
Aksi dilakukan pada Minggu, bertempat di tugu prasasti Trenggalek, sisi selatan Alon-alon Kota Trenggalek.
"Kami, pemuda-pemudi Kabupaten Trenggalek, menolak dengan tegas, aksi people power, karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ucap ikrar para pemuda diakhiri dengan pekik sahur bersama.
Aksi para pemuda organisasi DKR, Satuan Karya, IPNU, IPPNU, PPMI, komunitas Monster, paguyuban Kakang Mbakyu, Insen Genre dan sejumlah kelompok lain itupun mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
Wacana gerakan people power yang konon akan digelar bersamaan dengan rekapitulasi suara tingkat nasional oleh KPU RI pada 22 Mei ditanggapi adem ayem oleh warga Trenggalek
Tak ada pergerakan warga yang ikut berangkat ke Jakarta. Pada Sabtu (19/5) malam atau Minggu dini hari, Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo dan Dandim 0806 Trenggalek Letkol Inf Dodik Novianto tak mendapati tanda-tanda ada pergerakan warga atau kelompok warga ke Jakarta demi mengikuti gerakan people power.
Dikonfirmasi terkait hal ini, salah tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Bupati Trenggalek Mahsun Ismail meyakinkan masyarakat Trenggalek tak satupun mendukung gerakan people power.
"Saya ingin tegaskan bahwa saya, kami, masyarakat Trenggalek menolak isu itu, menolak isu people power," tegas Mahsun Ismail.
Menurutnya, ikrar kesetiaan yang dan sikap penolakan yang dibacakan puluhan pemuda lintaskomunitas di Trenggalek menjadi cermin sikap politik warga Trenggalek terhadap wacana inskonstitusional tersebut.
"Saya yakin ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia tidak setuju people power," ujarnya.
Sebaliknya ia berseru agar para pihak yang tidak puas ataupun tidak setuju hasil pemilu menempuh jalur-jalur konstitusional. Bukan malah melakukan gerakan ilegal di jalanan yang akan memancing emosi warga.
"Jadi jika tidak sepakat, lakukan dengan cara yang benar. Jangan menggunakan cara anarkis," tambahnya.
Karenanya, Mahsun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap dan bertindak positif dengan menjaga persatuan dan kesatuan demi masa depan (bangsa) yang lebih baik.
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
