Taipei (ANTARA News) - Taiwan telah menyatakan penyesalannya pada Sabtu, setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS), Condoleezza Rice, meyebut referendum pulau itu untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menyebut langkah tersebut sebagai provokatif. "Kami menyesalkan perkembangan itu, dan kami berharap AS akan menyaksikan bahwa memperkuat demokrasi Taiwan dan dan membangun kedaulatan Taiwan secara definitif dapat mengikat kepentingan hubungan AS-Taiwan dalam jangka panjang," kata Menlu Taiwan, James Huang. "Kendati China senantiasa menekan AS, kami masih berharap bahwa As akan dapat memandang masalah ini secara adil," kata Huang kepada wartawan. Tanggapan Huang itu disampaikan setelah Rice mengatakan, AS mendukung kebijakan satu-China dan menilai langkah Taiwan untuk melakukan referendum guna bergabung dengan PBB sebagai suatu "kebijakan provokatif." "Penting untuk mengurangi ketegangan di Selat Taiwan dan langkah itu tidak akan bermanfaat bagi rakyat Taiwan di arena internasional. Itulah mengapa kami menentang referendum," kata Rice di Washington dalam konferensi pers akhir tahun pada Jumat. Deputi Menlu AS John Negroponto pada Agustus mengatakan, Washington menentang referendum Taiwan karena hal itu merupakan upaya deklarasi kemerdekaan Taiwan secara penuh -- suatu masalah yang sangat sensitif, karena China masih menganggap Taiwan merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya. Partai Berkuasa Taiwan, Partai Progresif Demokratik, mendorong referendum itu yang akan diadakan bersamaan dengan pemilihan presiden pada 22 Maret kendati ditentang oleh Washington dan Beijing. Taiwan, di bawah nama resminya, Republik China, kehilangan kursinya di PBB dan diserahkan kepada China pada 1971 dan kini secara diplomatik hanya diakui oleh 24 negara. Upaya terkini untuk bergabung dengan PBB -- untuk pertama kali bernama Taiwan -- diblokade oleh Beijing pada September. Setiap upaya bergabung kembali dengan Badan dunia itu dengan menggunakan nama resminya selalu digagalkan oleh Beijing, salah satu dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
