Polresta Tangerang imbau warga tidak ikut "people power"

Tangerang (ANTARA) - Aparat Polresta Tangerang, Banten mengimbau kepada warga untuk tidak ikut melakukan gerakan "people power" pada 22 Mei 2019 yang melibatkan massa untuk datang ke Jakarta.

Kepala Satuan Intelijen (Kasat Intel) Polresta Tangerang Kompol Agus Hermanto, di Tangerang, Minggu, mengatakan pihaknya bersama Pemkab Tangerang mengajak warga supaya tidak mengikuti gerakan tersebut.

"Kami juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan dialog karena 'people power' tersebut tidak bermanfaat," katanya lagi.

Agus mengatakan untuk menjaga agar wilayah ini kondusif, maka mengajak para mahasiswa se-Banten melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk melakukan dialog.

Hal tersebut terkait BEM se-Banten tidak bergeming adanya ajakan pihak tertentu untuk melakukan "people power" pascapencoblosan Pemilu 2019 ke Jakarta pada 22 Mei 2019.

Sekretaris Jenderal BEM se-Banten Ade Kurniawan mengatakan sudah mendeklarasikan menolak ajakan tersebut, karena diduga ditunggangi oleh organisasi lain.

Ade mengatakan berupaya untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan yang sempat retak akibat perbedaan pada Pemilu 2019, dalam sebuah dialog di Kabupaten Tangerang.

Untuk itu, katanya, upaya "people power" dianggap tidak mendidik karena ada pihak yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah sesuai undang-undang.

Namun, pihaknya berusaha untuk membendung isu-isu yang muncul dan dapat memecah belah persatuan terutama pada rencana 22 Mei.

Meski begitu, pihaknya melakukan pengawasan terhadap warga atau mahasiswa yang hendak ke Jakarta pada 22 Mei.

"Bukan melarang, tapi hanya mengawasi, khawatir terjadi masalah di Jakarta maka harus diketahui karena mereka merupakan warga kita juga," katanya menambahkan.

Agus mengatakan, pihaknya juga mengawasi setiap stasiun kereta api dan pangkalan bus yang membawa massa menuju Jakarta untuk mengikuti acara tersebut.

Pada hakikatnya warga diharapkan tidak mengikuti gerakan "people power" dan menerima hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan pemenang dalam pemilu, katanya lagi.