"Sudah mempersiapkan rencana anggaran atau biaya. Untuk jadwal, kami belum tahu. Yang jelas dilaksanakan pada tahun 2020," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Syamsurizal di Pulau Punjung, Minggu.
Menurut dia, untuk pratahapan hingga tahapaan pilkada serentak di daerah itu berlangsung sekitar 14 bulan sebelum masa pencoblosan 2020.
Meski sudah menyiapkan tahapan Pilkada 2020, kata dia, Bawaslu tetap melakukan pengawasan penetapan hasil Pemilu 2019 selesai.
"'Kan baru diberi arahan merancang anggaran biaya, jadi tidak mengganggu pengawasan pemilu serentak yang masih dalam tahap rekapitulasi tingkat nasional," katanya.
Sekretaris Kabupaten Bawaslu Redha Akmal menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan penyusunan rancangan anggaran biaya terkait dengan pilkada serentak pada tahun 2020.
Bawaslu setempat mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak sebesar Rp13,8 miliar. Draf rancangan tersebut segera diajukan ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
"Sudah kami susun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, artinya usulan anggaran tersebut tidak dibuat-buat," katanya.
Menurut dia, situasi keamanan wilayah Kabupaten Dharmasraya kondusif pasca-Pemilu 2019. Hal itu terlihat tidak terjadi keributan yang berujung anarkis atau aksi kekerasan lainnya.
Suasana Pilkada 2020 sudah mulai terasa di kalangan elite maupun menengah ke bawah. Hal itu ditandai dengan perbincangan seputar siapa yang akan maju untuk pesta demokrasi lima tahunan, baik yang di media sosial maupun perkumpulan masyarakat.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
