Beirut (ANTARA News) - Pemilihan Presiden (Pilpres) Libanon yang dijadwalkan Sabtu ini telah ditangguhkan hingga 29 Desember 2007, kata Ketua Parlemen Libanon, sehubungan dengan penangguhan untuk kesepuluh kalinya. Koalisi yang berkuasa yang didukung-Barat dan oposisi pimpinan-Hizbullah telah menyetujui pemimpin militer, Jenderal Michel Suleiman, sebagai presiden, tapi mereka masih bertengkar mengenai bagaimana membagi kekuasaan dalam pemerintah baru yang akan dibentuk ketika ia berkuasa. Pemilihan yang telah ditangguhkan berulangkali itu tidak dapat berlangsung tanpa kuorum duapertiga di parlemen, yang hanya dapat dijamin dengan perjanjian antara mayoritas anti-Suriah dan oposisi, yang didukung oleh Damaskus. Jabatan itu telah kosong sejak masa jabatan presiden Emile Lahoud yang pro-Suriah berakhir pada 23 November. Ketua parlemen Nabih Berri, seorang tokoh penting oposisi, mengatakan dalam satu pernyataan, sidang yang akan datang dijadwalkan pada 29 Desember pukul 24 waktu setempat. Oposisi menginginkan jaminan mereka memiliki hak veto dalam kabinet baru yang akan dibentuk ketika Suleiman terpilih. Namun pemimpin mayoritas Saad al-Hariri mengatakan pekan ini ia menentang gagasan itu. Ketegangan meningkat dalam krisis politik terburuk di negara itu sejak perang saudara 1975-1990, Presiden AS George W. Bush mengusulkan Kamis agar koalisi yang memerintah memilih presiden baru secara sepihak, langkah yang Hizbullah lukiskan sebagai ancaman pada stabilitas Libanon. Bush, yang menuduh Suriah telah campurtangan di Libanon, mengatakan bahwa jika kebuntuan berlanjut, kelompok yang berkuasa hendaknya memilih dengan menggunakan mayoritas anggota parlemen sederhananya. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
