MPR: perbedaan politik harus dilalui melalui prosedur

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar menilai perbedaan politik dan keputusan harus dilalui dengan prosedur dan mekanisme demokrasi sehingga terjadi dialog dan proses politik yang tahapannya sudah diatur undang-undang.

"Semua ingin menyampaikan kepada republik ini, ayo kita rajut persatuan, persaudaraan, kekeluargaan, dan kebangsaan kita yang kokoh sehingga Indonesia bisa melalui tahapan demokrasi yang sukses ini dengan sempurna," kata Muhaimin usai Dialog Kebangsaan di Jakarta, Sabtu.

Muhaimin meminta calon presiden pada Pilpres 2019 untuk bertemu yaitu capres nomor urut 01 Joko Widodo dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Dia menilai, bagi yang terpilih sebagai Presiden RI pada periode 2019-2024 dapat mengabdi kepada rakyat.

"Saya berharap Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo untuk duduk bersama merajut persatuan kembali," ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette Hutabarat Lebang, Sekjen Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat I Ketut Parwata.

Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Budi S Tanuwijaya, tokoh agama Buddha Y.A. Maha Bhiksu Dutavira Sthavira dan Gunadi dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.