Aswaja Kediri: Ajak "people power" pelanggaran syariat dan hukum

Kediri (ANTARA) - Direktur Aswaja NU Center Kabupaten Kediri, Jawa Timur menilai adanya ajakan untuk melakukan "people power" merupakan sebuah bentuk pelanggaran syariat dan hukum, sehingga wajib untuk ditolak, mengingat lebih banyak negatifnya ketimbang positif.

"Kami menolak tegas adanya pihak-pihak yang mengajak 'people power', karena 'people power' merupakan pelanggaran syariat maupun hukum negara, karena tidak membawa manfaat apa-apa untuk negeri ini, apalagi untuk agama Islam," kata Direktur Aswaja Kabupaten Kediri Dafid Fuadi, di Kediri, Sabtu.

Ia sangat menyayangkan adanya pihak tertentu dengan sengaja menggaungkan "people power". Terlebih lagi oknum tersebut mengatasnamakan jihad, atas nama membela Islam. Padahal, sebenarnya hanya ingin memanfaatkan agama untuk kepentingan politik mereka.

"Kami sayangkan ada pihak tertentu yang mengatasnamakan jihad, atas nama membela Islam, tapi sebetulnya hanya ingin memanfaatkan agama untuk kepentingan politik mereka. Ini membahayakan dan menyesatkan kepada orang awam," ujar pria yang akrab disapa Gus Dafid ini.

Karena itu, pihaknya sangat mendukung langkah dari pemerintah maupun dari aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI untuk menindak tegas pihak tertentu tersebut.

Hal itu juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Imam Muslim bahwa barang siapa ada orang datang kepada kalian lalu mengajak kalian, sedangkan bersatu padu dalam satu kepemimpinan yang sah, daa ingin meecah belah persatuan maka tumpaslah.

"Tentunya yang punya kewenangan menumpas adalah aparat keamanan dan kita sebagai rakyat Indonesia jangan sampai terprovokasi ajakan dari mereka para provokator demi kemaslahatan, kejayaan Indonesia," kata dia pula.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbicara tentang adanya kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan pengumpulan massa atau "people power".

Moeldoko mengatakan skenario itu bisa membuat rugi semua pihak. Karena itu, dia mengimbau masyarakat tak berbondong-bondong berkumpul di satu titik. Menurutnya, hal itu bisa dimanfaatkan kelompok tertentu.

Moeldoko juga menyinggung isu soal ada kelompok sniper yang dikerahkan. Dia menyatakan tak ada sniper yang dikerahkan. Dirinya menyayangkan adanya opini yang sengaja dibangun seolah-olah ada kelompok sniper.