Yogyakarta (ANTARA News) - Adanya indikasi rekening liar di sejumlah departemen dan lembaga negara menunjukkan "good governance" masih sekedar simbol dan semangat, belum dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Banyaknya rekening di suatu departemen dan lembaga negara atau yang biasa disebut rekening liar berpotensi terjadi korupsi dan manipulasi," kata pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Ma`ruf SE MSi di Yogyakarta, Jumat. Oleh karena itu, menurut dia, untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi dan manipulasi di departemen dan lembaga negara, rekening liar harus segera ditertibkan. Sebaiknya setiap departemen dan lembaga negara hanya mempunyai satu rekening. Ia mengatakan, satu rekening itu sebaiknya atas nama pimpinan tertinggi di departemen dan lembaga negara sehingga mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan. Misalnya, untuk departemen bisa diatasnamakan menteri yang memimpin depertemen tersebut. "Dengan demikian setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan manipulasi," kata Deputi Direktur Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) itu. Ia menambahkan, penertiban rekening liar sebaiknya juga dilakukan terhadap instansi pemerintah di daerah, sehingga "good governance" dapat terlaksana di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. "Penertiban sebaiknya tidak hanya di level pusat, karena tidak menutup kemungkinan di daerah juga ada rekening liar. Dengan demikian, peluang korupsi dan manipulasi di daerah juga dapat dikurangi," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007