Kuala Lumpur (ANTARA News) - Parat Golkar dan UMNO yang bertemu di Kuala Lumpur, Jumat dan Sabtu, diminta agar tidak mengulangi lagi kebiasaan masa lalu menggunakan WNI di Malaysia untuk kemenangan pemilu Barisan Nasional, karena suasana saat ini sudah berubah dan perlunya menjaga hubungan baik rakyat Indonesia-Malaysia. Hal itu dikemukakan Sekjen Partai Keadilan Rakyat (PKR) Abdul Khalid Ibrahim dan Ketua Partai Demokrat Malaysia, Wawan Syakir Darmawan secara terpisah di Kuala Lumpur, Jumat, menanggapi pertemuan Glokar dan UMNO. "Kami minta kebiasaan dulu menggunakan WNI untuk kemenangan pemilu di Malaysia jangan diulangi lagi," kata Khalid Ibrahim, Sekjen partai oposisi dan mantan CEO PNB (Permodalan Nasional Bhd). Malaysia diperkirakan dalam waktu dekat ini akan mengadakan pemilu. Semua partai politik sudah bersiap-siap tinggal menunggu keputusan PM Malaysia Abdullah Badawi untuk membubarkan parlemen dan melaksanakan pemilu. "Contoh paling kuat adalah keterkaitan pemimpin UMNO Megat Junid, waktu itu Wakil Menteri Dalam Negeri era PM Mahathir, yang menerbitkan dan memberikan KTP Malaysia dengan program "IC Project" kepada 322.903 juta warga asing - sebagian besar adalah WNI - untuk kepentingan pemilu. Penduduk Sabah melonjak 363 persen," kata mantan CEO Guthrie Bhd, perusahaan raksasa minyak kelapa sawit Malaysia. "Kami mensinyalir banyaknya pemilih `hantu` dalam setiap pemilu sehingga melahirkan tuntutan pergantian ketua komite pemilihan umum saat ini, serta melahirkan gerakan Pemilu Bersih di mana sekitar 40.000 rakyat Malaysia berunjuk rasa di Kuala Lumpur, Sabtu 10 November 2007. Belum pernah ada unjuk rasa sebesar itu yang menunjukan keinginan kuat rakyat Malaysia akan pentingnya Pemilu yang bersih," katanya. Pertemuan Golkar-UMNO dinilai Khalid merupakan bukti bahwa UMNO semakin terdesak dengan adanya demontrasi Bersih dengan massa 40.000 orang dan demontrasi Hindraf (Hindu Rights Action Force) dengan massa sekitar 5.000 orang pada Minggu 25 November 2007. Kemudian juga, unjuk rasa sekitar 2.000 pengacara dan LSM di depan kantor PM Malaysia Putrajaya menuntut dihentikan sistem percaloan rekrutmen hakim tinggi dan ketua Mahkamah Agung Malaysia. Ia menambahkan, akibat IC Project saat ini rakyat dan pemerintahan Sabah memperkarakan KTP Malaysia yang diberikan demi kepentingan Pemilu Malaysia. Bila didapat KTP tersebut dalam transaksi apa pun dapat diambil dan digunting sehingga mereka bisa menjadi "stateless" (tidak punya kewarganegaraan). "Tapi saya yakin Golkar tidak mau lagi mengulangi kebiasaan dahulu karena masanya sudah berubah," katanya. Sementara itu, Wawan Syakir mengatakan, kebiasaan UMNO ketika sudah terdesak oleh masyarakatnya sendiri maka mendekatkan diri dengan Indonesia atau menjelang pemilu menggunakan media massa yang dikontrol kuat untuk membesar-besarkan isu pekerja asing untuk menunjukan seolah-olah UMNO dan Barisan Nasional lebih mementingkan rakyat Malaysia dibandingkan pekerja asing. "Sudah menjadi kebiasaan begitu perlu, UMNO mendekati Indonesia dan WNI. Setelah selesai maka dilupakan kembali. Oleh karena itu, saya pikir Golkar harus sudah mulai berpikir dan jangan mengulangi kebiasaan masa lalunya. Biarkan rakyat Malaysia menentukan nasib reformasi politik di negaranya sendiri melalui pemilu yang bersih dan jurdil," katanya. Sementara itu, Ketua Paguyuban TKI Bocahe Dewe Ambar mengatakan, kalau perlu Golkar dalam pertemuan dengan UMNO memperjuangkan kepentingan TKI, yakni kembalikan paspor kepada TKI. "Dipegang paspor TKI oleh majikan menyebabkan banyak majikan Malaysia tidak bayar gaji kemudian meminta Rela, imigrasi atau polisi menangkap TKI. TKI menjadi sarana pemerasan saja karena tidak pegang paspor," katanya. "Sebagian besar TKI yang dideportasi umumnya adalah TKI legal cuma dibuat menjadi ilegal dengan ditahan lama-lama sehingga izin kerja kadaluarsa. Ditangkap dan diadili tanpa memberita tahu kedutaan Indonesia jadi TKI tidak ada pembelaan. Langsung divonis sebagai pekerja ilegal kemudian didepotasi," ungkap Ambar. (*)
Copyright © ANTARA 2007
