Sapma Pemuda Pancasila tolak gerakan inkonstitusional

Jakarta (ANTARA) - Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) menolak segala bentuk gerakan inkonstitusional menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 yang dapat menyebabkan perpecahan.

"Gerakan inkonstitusional juga dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Ketua Umum Sapma PP, Yedidiah Soerjosoemarno, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.

Ia pun mendukung proses demokrasi yang sah secara konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Kami dengan tegas menolak segala bentuk tindakan yang mengancam kedaulatan, serta ideologi bangsa Indonesia," tegasnya.

Ia pun mengimbau seluruh komponen masyarakat, termasuklah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan bersama TNI dan Polri menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Apabila adanya ketidakpuasan penetapan KPU terhadap hasil Pemilu, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum penyelesaian konflik pemilu melalui lembaga hukum yang telah diatur sesuai peraturan perundangan-undangan," jelas Yedidiah.

Ia juga mengharapkan para elite politik bersikap negarawan dengan mengutamakan kebersamaan dan masa depan bangsa, daripada kepentingan kelompok yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.