Jakarta (ANTARA News) - Survai-survai politik selalui dibiayai pihak berkepentingan dengan hasil atau kesimpulan survai, tetapi lembaga survai kredibel dan profesional akan menolak "pesanan" agar hasil survei menguntungkan sponsor, demikian Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.Qodari mengungkapkan, lembaga survai memperoleh dana dari berbagai pihak sebagai bagian dari kontrak kerjasama untuk melakukan survei tertentu.Jika survai dilakukan bekerjasama dengan partai politik, maka sumber dana berasal dari partai politik dan jika survai untuk Pilkada, maka calon kepala daerah yang membiayai survai, sedangkan jika untuk mengetahui kinerja pemerintah, maka biaya survei berasal dari instansi atau departemen pemerintah."Kalau nominalnya sih bervariasi. Ada harga teman," ungkapnya.Tetapi lembaga survai yang kredibel dan profesional tak akan menggadaikan lembaganya demi menyenangkan sponsor, seolah-olah pemberi dana memiliki keunggulan."Kalau ternyata calon yang diunggulkan berdasarkan hasil survai pesanan ternyata kalah. kita bukan saja tidak dipercaya oleh pemberi dana, tetapi juga tidak dipercaya masyarakat," katanya.Survai pesanan sekadar menyenangkan pihak pemberi sponsor agar unggul dan inibukan saja merugikan masyarakat, tetapi juga memperpendek usia lembaga survai tersebut."Karena itu, profesionalitas dan kredibilitas harus dijaga lembaga survai agar hidupnya bisa panjang," katanya.Jika ada pihak yang memesan survai demi keuntungannya, maka pihak itu bodoh. "Blo`on (bodoh) amat memesan survai. Justru dengan survai obyektif, bisa mengetahui posisi sebenarnya sehingga bisa menyusun strategi," kata Qodari.Survai adalah salah satu riset kuantitatif dan bisa dikatakan berkualitas jika memiliki empat hal, yaitu metodologi yang tepat, protokol pemilihan responden yang disiplin dan wawacnara secara baik, pemasukan data yang baik dan integritas peneliti dalam membuat laporan akhir, demikian Qodari. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
