"Kegiatan 'people power' itu berpotensi menimbulkan perpecahan dan kontak fisik antara sesama anak bangsa. "People power itu sangat kental atas kepentingan politik semata," kata Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut, Alwi Hasbi Silalahi, di Medan, Kamis.
Oleh karena itu, Alwi mengajak pemuda di Sumut untuk berfikir positif ke depan tentang kekuatan orang bagaimana membangun Indonesia ke depan khususnya dalam industri 4.0.
"Lebih baik bicara soal ekonomi, apalagi zaman digital, atau era 4.0. jadi kami mengajak masyarakat Sumut untuk lebih berfikir positif kesana, kenapa, karena gerakan 'people power' yang lain, ada sarat kepentingan, ada seperti koalisi non partai oleh kelompok itu," katanya.
Ia mengatakan ada dua partai dari kubu paslon 02 yang mulai merapat ke Presiden Jokowi yakni PAN dan Demokrat, hal itu dinilai sebagai sinyal bahwa partai tersebut bisa menerima apapun hasil dari KPU nantinya.
"Gerakan 'people power' itu adalah berfikir positif, bukan berfikir membuat negara ini rusuh, terombang ambing, itu membuat masyarakat bingung," katanya.
Sementara Rektor Universitas Dharmawangsa, Dr Kusbianto menekankan bagaimana pentingnya membangun negara "super power".
Indonesia, diyakininya bisa bersaing dengan Cina dan Amerika yang terkenal sebagai negara super power khususnya dalam bidang ekonomi.
"Syaratnya kita harus bersatu, jangan terpecah belah.Elit-elit politik seharusnya perlu memberi contoh kepada masyarakat bagaimana atau cara membangun negara menjadi super power," katanya.
Pewarta: Juraidi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
