Pedagang pangan nakal perlu ditindak tegas pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Pedagang berbagai sejumlah kebutuhan pangan yang melakukan tindakan nakal seperti sengaja menaikkan harga yang membumbung tinggi untuk mengambil kesempatan seenaknya perlu untuk segera ditindak tegas oleh berbagai lembaga pemerintah terkait.

"Pemerintah sebaiknya menginformasikan hal ini kepada publik bahwa siapa saja pedagang yang menaikkan harga kebutuhan pokok tanpa melalui standardisasi yang tepat akan segera ditindak agar masalah ini dapat teratasi," kata Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati di Jakarta, Rabu.

Linda mengingatkan bahwa pada periode bulan puasa hingga jelang Lebaran nanti hampir bisa dipastikan bahwa harga komoditas pangan akan merayap naik.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah dinilai perlu segera melakukan standardisasi harga pangan agar harga tidak melesat tinggi yang akan memberatkan banyak warga.

Politisi Demokrat itu mengemukakan, dalam kunjungannya ke berbagai pasar dan melihat harga-harga yang melambung, banyak masyarakat bawah yang tidak mampu membelinya.

Sebelumnya, Pemerintah dinilai perlu membuat roadmap atau peta jalan pangan nasional seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah di daerah.

"Fondasinya sudah dibangun, sekarang kita perlu roadmap pangan nasional," kata Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dalam Diskusi Publik Pemuda HKTI di Jakarta, Selasa (15/5).

Aria Bima meminta HKTI yang dipimpin Jenderal Purn Dr Moeldoko untuk dapat membuat peta jalan pangan. "Rentannya infrastuktur logistik mengakibatkan kelangkaan komoditas," ujarnya.

Ia mengungkapkan hasil pantaunya yang dilakukan di sejumlah pasar di Jakarta di mana ada sayur mayur yang didatangkan dari Sumatera Barat.

"Ada Trans Sumatera sayuran Sumatera Barat bisa masuk ke Jakarta, dulu mereka harus perjalanan seminggu, sekarang dua hari," paparnya.

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa untuk mewujudkan konsepsi kedaulatan pangan, seluruh kebijakan pangan juga harus bersifat kuat.

Namun, ia menegaskan adanya impor yang terjadi saat ini bukan karena program pemerintah gagal, namun karena sifatnya situasional.

Aria Bima menyatakan bahwa Indonesia bila ingin menjadi lumbung pangan dunia harus mengembangkan sektor pangan ke luar Jawa.

Apalagi, lanjutnya, saat ini Indonesia lebih dikenal sebagai lumbung tanaman perkebunan yang menjadi bahan baku dunia.