Pejabat Sulut: Komoditas pala berisiko dicemari mikrotoksin

Manado (ANTARA) - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rudy Mokoginta mengatakan komoditas pala berisiko dicemari mikrotoksin akibat kurangnya pengawasan kwalitas produk.

"Pala merupakan komoditas primadona perdagangan internasional asal Indonesia yang menyediakan kebutuhan pangan pasar dunia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor terbesar produk pala Uni Eropa," kata Mokoginta di Manado, Rabu.

Mikroktoksin, lanjut dia, dapat menjalar pada biji pala yang dapat berakibat berkurangnya kwalitas salah satu produk ekspor ini.

Saat ini, komoditas pala provinsi ujung utara Sulawesi itu mampu memenuhi sekitar 60-65 persen produksi Indonesia, sementara Indonesia mampu mengisi sekitar 60-70 persen kebutuhan Pala dunia.

"Perdagangan bebas memberikan peluang bagi setiap negara berupaya mencari kesempatan agar komoditas unggulan di negaranya memiliki posisi yang menguntungkan di pasar internasional," ujarnya.

Karena itu, keamanan pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Keamanan pangan, lanjut dia, harus terus mendapat perhatian sebagaimana seharusnya, karena di samping konsekuensinya terhadap kesehatan manusia, permasalahan keamanan pangan juga memberi akibat yang serius terhadap aspek ekonomi.

"Biaya dan kerugian sebagai akibat dari permasalahan keamanan pangan, akan menjadi tanggungan semua pihak yang berkepentingan yaitu pihak rumah tangga, industri dan pemerintah," ujarnya.

Salah satu tantangan keamanan pangan adalah rendahnya praktek-praktek sanitasi dan kesehatan, sementara sisi perdagangan internasional berkaitan dengan munculnya berbagai kontaminan baru (emerging contaminants).

Mokoginta berharap, kelembagaan keamanan pangan melalui penguatan sumber daya manusia, pengawasan (pengambilan sampel dan pengujian laboratorium), promosi dan sosialisasi keamanan pangan segar terus dilakukan agar target kualitas keamanan pangan yang bergizi dan aman dapat terpenuhi.

"Penyiapan petugas pengawas yang memiliki kemampuan dan keahlian, memahami keamanan pangan terus dilakukan. Kami juga berharap pemerintah, masyarakat, maupun industri bisa menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab membangun ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat," harapnya.