Paris (ANTARA News) - Negara-negara besar dan negara-negara donor utama bertemu di Paris, Senin, untuk menghadiri konferensi yang bertujuan mengumpulkan dana miliaran dolar AS guna membantu bangkitnya negara Palestina dan memberi dorongan politik bagi proses perdamaian yang baru diluncurkan kembali dengan Israel. Sembilan puluh utusan internasional direncanakan datang ke "Konferensi Donor untuk Negara Palestina". Konferensi itu adalah yang terbesar yang pernah diselenggarakan untuk bidang tersebut sejak 1996. Kegiatan itu bertujuan untuk menopang proses perdamaian yang diluncurkan di kota Annapolis, AS, bulan lalu. Presiden Palestina Mahmud Abbas berusaha mendapatkan 5,6 miliar dolar AS (3,85 milyar euro) selama 2008 sampai 2010 untuk suatu rencana pembangunan ambisius guna menjamin keberadaan negara yang dijanjikan itu serta mengatasi kesulitan ekonomi di wilayah Palestina. Amerika Serikat siap untuk menjanjikan lebih dari 500 juta dolar AS, kata pejabat di Washington, sedangkan pemerintah Jerman menjanjikan 200 juta dolar AS menjelang 2010. Delegasi yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Condoleezza Rice, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni akan mewakili negaranya, yang sedang dalam tekanan untuk mencabut larangan kebebasan bergerak di daerah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza. Tekanan bagi pencabutan larangan tersebut adalah agar rencana Pemerintah Otonomi Palestina itu dapat berjalan. Livni dan Abbas mengadakan pertemuan di suatu hotel di Paris pada Minggu siang. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang merupakan utusan perdamaian dari Kuartet Timur Tengah yaitu Uni Eropa, Rusia, PBB dan AS, akan menjadi wakil ketua pertemuan itu bersama-sama dengan tuan rumah Prancis, penengah perdamaian, Norwegia, dan Komisi Eropa. Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dijadwalkan membuka acara itu bersama Abbas, lewat pidato yang dimulai pada 09:30 waktu setempat(13:30 WIB), Senin, kemudian menyerahkan sisa acara kepada Menlu Prancis Bernard Kouchner. Dalam pertemuan yang ditaja AS di Annapolis, Maryland, bulan lalu, Israel dan Palestina berjanji akan berusaha mencapai kesepakatan perdamaian pada akhir tahun depan, dan itu merupakan peluncuran kembali perundingan yang telah tujuh tahun beku. Abbas telah mengatakan dia yakin Paris akan menghasilkan bantuan yang diperlukan tersebut, yaitu 70 persen untuk bantuan anggaran dan 30 persen untuk proyek pembangunan. "Mendesak untuk mestabilkan ekonomi Palestina dan melaksanakan usaha untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari warga Palestina," kata jurubicara Sarkozy, David Martinon. Rencana pembangunan Palestina disusun oleh pemerintah yang berbasis di Tepi Barat, yang dipimpin pakar ekonomi Salam Fayyad. Fayyad diangkat Abbas sebagai perdana menteri saat kelompok HAMAS meraih kendali di Jalur Gaza. Dalam wawancara dengan AFP, Fayyad mengatakan pemerintahnya sudah melakukan reformasi ekonomi penting yang memastikan negara-negara donor bahwa uang mereka tidak akan diboroskan. "Reformasi bukanlah semboyan abstrak tetapi tindakan konkret yang telah dia lakukan. Saya bisa mengatakan dengan pasti bahwa manajemen keuangan Palestina tidak lagi menjadi hal yang memprihatikan," katanya. Selain bantuan anggaran, pihak Palestina mengatakan bagian terbesar bantuan tersebut adalah untuk proyek-proyek pendidikan, kesehatan dan emansipasi perempuan. Sekitar 30 sampai 40 persen dari proyek-proyek itu akan dilaksanakan di Jalur Gaza --dengan jaminan dana itu tidak sampai ke HAMAS, yang menguasai wilayah itu, ungkap sumber-sumber dari Perancis dan Palestina. Para anggota konferensi diduga akan mendesak Israel --yang menjalankan 550 pos pemeriksaan di Tepi Barat-- untuk secara bertahap mencabut larangan bergerak di antara kota-kota dan pedesaan Palestina, serta minta Palestina untuk benar-benar memperbaiki kondisi keamanan. "Kedua pihak harus bergerak bersama," kata seorang diplomat Perancis. (*)

Copyright © ANTARA 2007