Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintahan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Wakil Presiden Jusuf Kalla selama 2007 tidak memiliki gebrakan atau prestasi yang membanggakan, tetapi justru cenderung mengalami infolusi, yaitu ada gerakan atau aktivitas tetapi terhenti. "Selama 2007 memang banyak kebijakan yang diambil pemerintahan Yudhoyono-Kalla terutama untuk masalah kesejahteraan sosial dan perkembangan demokrasi, tetapi upaya tersebut terhenti dan tidak bergerak, bahkan tidak membuahkan hasil yang optimal," kata pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito MSi di Yogyakarta, Senin. Ia mengatakan saat ini fokus politik atau fokus dari para elite politik lebih cenderung untuk persiapan Pemilu 2009. "Mereka kurang memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan demokrasi," katanya. Bahkan menurut dia, saat ini pemerintah sedang mengalami `kebangkrutan` legitimasi, dan kondisi tersebut akan berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut, karena dapat menimbulkan keretakan sosial. "Keretakan sosial itu bukan berarti terjadi disintegrasi, tetapi masyarakat hanya mengalami berbagai masalah yang mengakibatkan interaksi sosial antar mereka menjadi mundur," katanya. Kondidi ini, katanya, yang harus menjadi perhatian para elite politik, jangan sampai keretakan sosial itu justru menimbulkan kemerosotan di segala bidang. Meskipun tidak begitu yakin, ia berharap pada 2008 ada perbaikan, baik kebijakan maupun implementasinya di lapangan, sehingga kebijakan tersebut tidak terhenti. Menurut dia, sebenarnya sejak 2006 kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah cukup baik, dan tinggal ditingkatkan dalam pelaksanaannya. (*)
Copyright © ANTARA 2007
