Banjarmasin (ANTARA News) - Pasokan bahan bakar minyak jenis premium dan solar di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah yang belakangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, hingga Minggu masih belum normal. Deretan panjang antrean kendaraan bermotor masih mewarnai sejumlah SPBU di kedua wilayah bertetangga tersebut, baik untuk mendapatkan bensin maupun solar. Keterangan dari Palangka Raya, ibukota Kalteng, misalnya, pada sebuah SPBU antrean mobil mencapai sekitar dua kilometer, sehingga awak kendaraan bermotor harus sabar menunggu hingga berjam-jam. Sementara sejumlah SPBU di Kalsel, seperti di Kota Banjarmasin, tetap belum bisa memberikan layanan sehari penuh, walaupun biasanya beroperasi 24 jam, akibat pasokan BBM dari Pertamaina belum normal. Kepala Pertamina Unit Pemasaran Banjarmasin, Budi S Hartono, sebelumnya menyatakan bahwa pasokan BBM akan normal kembali Rabu (12/12) atau setidaknya Kamis (13/12). "Kami berharap SPBU bisa segera beroperasi normal, agar tak repot lagi harus antre lama. Pertamian jangan hanya janji, tapi benar-benar memenuhi pasokan sesuai kebutuhan masyarakat," ujar beberapa warga yang antre di SPBU di Banjarmasin. Ironisnya, di saat pengemudi/pemilik kendaraan bermotor antre berjam-jam, praktek pembelian BBM menggunakan jeriken isi lima liter, 10 liter, bahkan 40 liter, tetap mendapat pelayanan di SPBU. Pembelian BBM bukan untuk pemakai langsung (kendaraan bermotor) itu tidak saja menambah lama waktu antre, tetapi juga mempercepat habisnya persediaan di SPBU. Akibat pasokan BBM ke SPBU di Kalsel dan Kalteng tak mencukupi kebutuhan, harga eceran di pedagang kaki lima di beberapa kawasan di Kalteng untuk premium mencapai Rp10.000/liter dan solar sekitar Rp8.000/liter. Sementara di Banjarmasin dan sekitarnya, harga eceran premium maupun solar berkisar Rp6.500 - Rp7.500 per liter. Kepala Pertamina UPs Banjarmasin maupun Kepala Depo Pertamina Banjarmasin, ketika beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya hanya muncul jawaban otomatis. Pada pertemuan dengan Komisi III bidang pembangunan DPRD Kalsel, 6 Desember lalu, Kepala Pertamina UPs Banjarmasin Budi S Hartono, telah menyampaikan permohonan pamit sehubungan rencana kepindahan tugas ke Palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi perhubungan, pertambangan dan energi itu, membahas kurangnya pasokan BBM di provinsi berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa tersebar pada 13 Kabupaten/Kota tersebut.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
