Hal ini terkuak pada pertemuan Studi kelayakan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kanker di Sulawesi Selatan yang dihadiri berbagai direktur rumah sakit di Sulsel dan leading sektor terkait. Bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Makassar, Rabu.
"Kemenkes sebelumnya memberi izin untuk Bali, Medan dan Manado, tetapi di Manado masih ada hambatan. Karena itu bapak Gubernur Nurdin Abdullah (NA) meminta kesempatan pembangunan RS Kanker ini dilakukan di Sulsel dan itu sudah diserahkan ke beliau," ungkapnya.
Bakhtiar menyampaikan, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek berpesan untuk persiapan pembangunan RSKD Kanker ini harus segera dilakukan.
"Beliau (Menkes) menyampaikan untuk tidak mempersoalkan anggaran. Karena itu, visibility studi ini tidak boleh ngambang dan harus segera ada hasil yang disampaikan kepada Gubernur NA," tandas Bakhtiar.
Acuan pembangunan RSKD Kanker, kata Bakhtiar mengacu pada tiga syarat utama, yakni lahan bersertifikat, sumber daya manusia (SDM) yang jelas dan manajemen berstandar internasional.
Senada dengan Menkes, Bachtiar mengutip ucapan NA yang juga tidak mempermasalahkan biaya, apalagi Sulsel disebutkan mengantongi APBN sebesar 10 triliun.
"Jangan fikirkan biaya, kata pak NA, dia mau kesehatan menjadi nomor satu di Sulsel dan Indonesia Timur," katanya menyampaikan tujuan NA.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Studi Kelayakan RSKD Kanker Sulsel, Dr Syahrir A Pasinringi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel harus siap subsidi sekitar lima tahun untuk pembangunan sebuah rumah sakit (RS). Dengan catatan manajemennya sesuai dengan standar seharusnya.
"Jika mau bangun RS, pemprov harus siap subsidi sampai lima tahun, jika manajemennya bagus maka tahun ke enam sudah bisa mandiri dengan income sekitar 29 persen," ungkap konsultan pembangunan rumah sakit ini.
Selain itu, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas tersebut menyampaikan, salah satu kendala saat ini untuk merealisasikan RSKD Kanker ialah keterbatasan SDM, yang membutuhkan sebanyak 38 SDM dari dokter spesialis dan sub spesialis.
Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan, Dr Syahrir menyampaikan, dibutuhkan dana sekitar 200 miliar untuk pengadaan 450 tempat tidur, sementara kelengkapan alat sebanyak 300 miliar.
"Tapi untuk tahap awal, kita bisa mulai dengan 200 tempat tidur dulu, dan bertahap hingga lima tahun sesuai dengan target yang ditetapkan di awal perencanaan pembangunan," kata dia.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
