Yogyakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua DPR, Akbar Tandjung, mengatakan bahwa wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sebenarnya bukan masalah sederhana sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut. "Sebagai ide boleh saja. Tapi, itu harus dibahas bersama. Tidak bisa diungkapkan saja seolah-olah, masalah ini sederhana," kata mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) itu seusai acara Deklarasi Nasional Partai Matahari Bangsa (PMB) di Yogyakarta, Minggu. Akbar mengatakan, wacana pilkada untuk dapat dilaksanakan serentak merupakan masalah yang penting dan kompleks. "Itu harus dibicarakan dulu karena menyangkut peraturan perundang-undangan, menyangkut masa jabatan seseorang yang menduduki jabatan politik," katanya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla mengusulkan agar mulai lima tahun dari sekarang ini, pilkada perlu disatukan waktunya agar ada waktu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jusuf Kalla menyebutkan di Indonesia ada 500 pilkada setiap lima tahun dengan biaya pemilu mencapai Rp50 triliun. "Kalau pilkada yang 500 itu juga dimintai Rp50 triliun lebih, belum lagi ongkos ingin menjadi calon, maka triliunan uang bangsa ini akan habis hanya untuk kepentingan pemilu. Kapan kita menikmati kesejahteraan," katanya. Karena itulah, tambah Jusuf Kalla, kalau ada sistem demokrasi yang terlalu boros, terlalu mubazir, terlalu mahal, atau terlalu berlebihan, maka harus diubah tata caranya, yaitu dengan menyatukan pilkada tersebut. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
