Banda Aceh (ANTARA News) - Mantan anggota DPR RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan ikut berorasi bersama ratusan korban konflik Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang berunjukrasa di depan gedung DPR Aceh di Banda Aceh, kemarin. Ghazali yang ikut mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh pada Pilkada 2006 lalu itu dalam orasinya meminta anggota DPR Aceh memperhatikan suara rakyat dan menyelidiki laporan mereka yang merasa diperlakukan tidak adil. "Saya minta kepada saudara dewan tolong selidiki laporan rakyat, jangan diam seribu bahasa," katanya yang disambut sorak semangat para pengunjukrasa. Dia juga meminta DPR Aceh menindak tegas pelaku penyimpangan yang telah merugikan masyarakat korban konflik. Hadirnya mantan anggota dewan itu semakin membakar semangat para pengunjukrasa yang sebagian besar kaum ibu dan orangtua yang telah berkumpul di depan gerbang DPR Aceh sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Ratusan pengunjukrasa kembali melakukan aksinya setelah sebelumnya pada Rabu (12/12) dan Kamis (13/12) melakukan aksi serupa menuntut pengembalian dana bantuan yang disinyalir dikorupsi oleh oknum tertentu. Mereka menuntut pengembalian dana bantuan rumah sekaligus mendesak agar menindak tegas oknum yang disinyalir telah menyelewengkan bantuan pada dua kabupaten tersebut. Aksi tersebut terkait pembangunan sekitar seribu unit rumah bantuan dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) 2005/2006 dialokasikan senilai Rp35 juta/unit, namun yang digunakan hanya sekitar Rp18 juta/unit. Warga minta pertanggungjawaban Komisi A DPRA terhadap langkah yang dilakukan terkait kunjungan anggota legislatif ke daerah sentra produksi komoditi ekspor (kopi) tersebut. Mereka juga menyatakan tidak akan kembali ke daerahnya, sebelum tuntutan yang disampaikan dipenuhi BRA dan DPR Aceh. Sementara itu Badan Reintegrasi Aceh (BRA) berjanji akan mengusut indikasi penyelewengan dana bantuan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Ketua Badan Pelaksana (Bapel) BRA, Dawan Gayo mengatakan dana pembangunan rumah dengan anggaran 2005/2006 telah diserahkan secara langsung kepada Bupati setempat dikarenakan pada waktu itu belum terbentuk perwakilan BRA di daerah.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
