Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (PD) di DPR RI, Sutan Bathoegana, di Jakarta, Jumat, meminta publik, termasuk pers terus mengawasi dengan ketat penuntasan kasus Anthony Salim terkait penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bernilai puluhan triliun rupiah. "Dengan lolosnya interpelasi DPR RI tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, itu pertanda bahwa bola sudah ada sama pemerintah dan kita harapkan ini tidak dijadikan komoditas politik," tegasnya. Ia mengatakan itu, menanggapi mulai `berani`nya pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) `mengundang` sejumlah konglomerat besar di era orde baru (Orba), termasuk Anthony Salim (putra Liem Siao Liong, taipan terkaya di masa Pak Harto), untuk diperiksa, terkait kasus BLBI. Sebagaimana telah banyak diberitakan sebelumnya, kasus BLBI ini telah merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah, dan diduga, sebagian besar dana itu `dilarikan` oleh para obligor ke luar negeri. Karena itu, para pengamat politik ekonomi dan tokoh Parpol maupun Ormas berharap, mudah-mudahan pengungkapan dan pemeriksaan para obligor ini tak sekedar komoditi politik oleh pihak tetentu. Juga, mereka meminta, agar kasus ini tak sekedar dibuat menjadi sebuah `lahan garapan` menguntungkan bagi para penegak hukum tertentu yang memang gemar memanfaatkan kesempatan mengeruk keuntungan pragmatis pada kasus-kasus bernuansa politik seperti itu. Sutan Bathoegana yang menanggapi hal ini menyatakan setuju, kasus tersebut tidak boleh dipolitisasi, tetapi mesti diusut sampai tuntas. "Karena itu, jika sekarang itu diusut, harus didukung. Kami berharap, rakyat dan media masssa sama-sama mengawasi jalannya proses penyelesaian kasus ini," tegas Sutan Bathoegana. Siapa pun yang terlibat bersalah, menurutnya, harus diberi sanksi tegas, tanpa pandang buluh. "Kita tahu persis sekarang, bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sudah komit, bahwa hukum tetap sebagai panglima," tegas Sutan Bathoegana lagi.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
