Ketua FKUB Kabupaten Batang Subkhi, Selasa, di Batang, mengatakan bahwa secara peraturan gerakan "people power" adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan sehingga hal tersebut perlu dihentikan.
"Segala masalah sudah ada mekanisme penyelesaiannya dan ada aturan mainnya. Oleh karena, kami menolak adanya rencana gerakan kekuatan massa itu," katanya.
Ia berpendapatan gerakan "people power" yang akan dilakukan oleh kelompok tertentu itu justru akan menodai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
"Menurut saya, jumlah masyarakat Indonesia itu sangat besar dan mencapai ratusan juta penduduk. Adapun jumlah yang akan ikut gerakan itu (People Power) hanya seberapa orang dan tidak bisa mewakili (rakyat Indonesia)," katanya.
Ketua MUI Kabupaten Batang Zainul Iroqi menyatakan MUI secara tegas menolak adanya gerakan "people power" karena tindakan mereka justru akan merugikan bangsa dan negara Indonesia.
"Oleh karena, kami mengimbau pada umat atau masyarakat agar senantiasa menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban. Kami tegas menolak adanya gerakan people power karena hal itu akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia mengajak masyarakat senantiasa melakukan kebaikan dan kerukunan antara umat beragama, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca-Pemilu 2019 ini agar Indonesia semakin maju.
"Oleh karena, apapun hasil (penghitungan) Pilpres 2019, kita serahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki kewenangan secara konstitusi," katanya.
Baca juga: FKUB Batang ajak masyarakat jaga persatuan pascapemilu
Baca juga: PCNU Banyumas imbau masyarakat tidak terpengaruh isu "people power"
Pewarta: Kutnadi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
