Kemenhub tentukan operator Pelabuhan Patimban tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan akan menentukan operator Pelabuhan Patimban dengan melalui lelang tahun ini.

“Tahun ini, sedang disiapkan dokumennya sekarang,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo di Jakarta, Senin.

Meski disebut ada sejumlah operator dari pihak Jepang yang sudah mengajukan, Agus mengatakan hal itu tergantung hasil lelang.

Rencananya, lanjut dia, Pelabuhan Patimban Tahap 1 dioperasikan pada 2020, meskipun mundur dari target yang ditetapkan, yakni pada tahun ini.

Agus mengungkapkan alasan molornya pengoperasian Tahap 1 itu, yakni karena ada masalah administrasi terkait pinjaman dari Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang.

“Ini ‘kan uangnya dari pinjaman, jadi banyak yang dibicarakan oleh Jepang, ternyata banyak kendala struktur, ‘approval’ itu perlu, ternyata surat-menyurat itu butuh waktu,” katanya.

Untuk Tahap 1, akan dioperasikan terlebih dahulu terminal mobil (car terminal) dan selanjutnya terminal kontainer.

Tahap pertama fase 1 Pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kendaraan dengan dermaga sepanjang 300 meter serta terminal peti kemas 420 x 35 meter dari total panjang dermaga keseluruhan tahap 1, 2 dan 3 sepanjang 4.320 meter, serta kedalaman perairan -10 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas memiliki luas 35 hektare dengan kapasitas 250.000 TEUs dari total kapasitas tahap 1 sebesar 3,75 juta TEUs.

Selanjutnya, di tahap pertama fase kedua nantinya terminal kendaraan menjadi 690 m sedangkan terminal peti kemas diperpanjang dan diperluas menjadi 1.740 x 35 meter dari total panjang dermaga keseluruhan 4.320 meter, dengan kedalaman -14 m LWS.

Sedangkan lapangan peti kemas ditambah seluas 66 hektare dengan kapasitas 3,5 juta TEUs dari total kapasitas 3,75 juta TEUs untuk Tahap 1.

Pembangunan Pelabuhan Patimban dibiayai oleh pinjaman Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) sebesar 1,03 miliar dolar AS dan pendanaan dari dalam negeri antara lain untuk pengadaan lahan sekitar Rp500 miliar.

Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan peralatan, pengoperasian dan pemeliharaan akan menjadi porsi operator pelabuhan.