Presiden Jokowi segera tanda tangani Keputusan Pansel KPK

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera menandatangani keputusan mengenai pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Insya Allah minggu ini sudah ditandatangani. Sekarang baru digodog," kata Presiden Jokowi usai buka puasa bersama pimpinan DPR di rumah dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin.

Kepala Negara menyebutkan banyak usulan nama yang sudah masuk untuk menjadi anggota Pansel dan tinggal diputuskan.

Ia menyebutkan masukan itu datang dari berbagai pihak dan nanti akan dilihat satu per satu.

"Ya kayak lima tahun yang lalu, satu per satu kita lihat, ya minggu ini kita akan tandatangani keputusannya," katanya.

Ia menyebutkan calon anggota Pansel KPK itu ada yang dari akademisi, praktisi hukum, unsur pemerintah, dan NGO atau LSM.

"Ada dari akademisi, dari praktisi, dari pemerintah, dari NGO, gabung-gabung," kata Jokowi.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo setuju dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Menurut Bambang, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk membentuk pansel itu.

"Menurut saya memang momentumnya sudah tepat apa yang disampaikan ICW dan kami parlemen mendukung jika Presiden segera membentuk pansel yang dimaksud," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Jajaran pimpinan KPK saat ini akan mengakhiri masa jabatannya pada 21 Desember 2019. Menurut Bambang, itu bukan waktu yang lama. Politikus Partai Golkar itu mengingatkan pemerintah mulai menyaring nama-nama calon pimpinan KPK.

"Sehingga menghasilkan 10 nama yang berkualitas untuk nanti dipilih lima oleh DPR," kata dia.

Bambang mengatakan tidak ada komposisi khusus terkait susunan anggota Pansel KPK. Dia hanya meminta anggota pansel harus memiliki integritas dan kemampuan dalam memilih calon pimpinan KPK.

"Karena tentu kita harapkan pimpinan KPK ke depan benar-benar menguasai masalah-masalah hukum, etika, dan memiliki track record yang baik dan jelas," ujar Bambang.