DPR: Tidak ada unsur penuhi 'people power'

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai tidak ada unsur yang memenuhi untuk dilakukannya "people power" sehingga kalau dipaksakan maka yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia.

"Wacana digulirkannya people power belum tepat waktunya karena tidak ada keadaan genting yang memaksa. Kalau dipaksakan maka yang rugi adalah rakyat Indonesia," kata Bamsoet usai menggelar buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin.

Dia menilai "people power" bisa dilakukan kalau memenuhi unsur-unsur seperti krisis ekonomi dan pemerintahan berjalan otoriter.

Menurut dia, kedua hal itu tidak terjadi, tidak ada krisis ekonomi, semua berjalan demokratis dan pemerintah tidak represif sehingga tidak ada alasan untuk mewacanakan "people power".

Dia juga mengomentari terkait ajakan beberapa pihak via grup Whatsapp agar turun ke jalan tanggal 22 Mei, itu tidak perlu dilakukan.

"Tanggal 22 Mei itu bertepatan dengan Nuzulul Quran, jangan nodai hari turunnya Al Quran dengan kegiatan yang kontra-produktif apalagi membahayakan kemanusiaan seperti demonstrasi," ujarnya.

Bambang menilai sebaiknya di bulan Ramadhan, kita melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan menghormati hari turunnya Al Quran.