Tanpa mahar, pertahankan kursi NasDem di DPRD Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menilai slogan "Politik Tanpa Mahar" yang dikampanyekan Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Pemilu 2019 cukup efektif dalam mempertahankan perolehan kursi di DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Caleg tanpa mahar itu seksi banget untuk pemilih rasional khususnya di Surabaya," kata Surokim kepada ANTARA di Surabaya, Senin.

Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg NasDem Surabaya untuk Dapil 1 mendapat 20.396 suara, Dapil 2 mendapat 23.701 suara, Dapil 3 mendapat 11.418 suara, Dapil 4 mendapat 12.573 suara, Dapil 5 mendapat 18.176 suara. Total perolehan suara NasDem 86.264 suara.

Dari perolehan suara Pemilu 2019 itu, NasDem mampu mempertahankan tiga kursi di DPRD Surabaya seperti pada Pemilu 2014. Adapun caleg NasDem yang lolos yakni Imam Syafi'i (Dapil 1) mendapat 7.658 suara, Syaiful Bahri (Dapil 2) mendapat 8.205 suara dan Hari Santosa (dapil 5) mendapat 6.273 suara.

Menurut Surokim, strategi membajak atau membujuk caleg potensial bergabung dan memilih caleg petarung secara selektif membuat pertarungan di Daerah Pemilihan (Dapil) caleg NasDem sangat percaya diri.

"Secara meso dan mikro NasDem bisa memanfaatkan situasi yang sedang tidak memihak bagi Partai Demokrat, PAN dan PPP dalam Pilpres," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, NasDem paling konsisten mendukung Capres-Cawapres, Jokowi-Ma'ruf tanpa pamrih juga menguntungkan citra NasDem di udara. Tentu dengan dukungan media NasDem punya publikasi gratis sehingga bisa mengambil ceruk partai tengah.

"Selebihnya saya pikir NasDem konsolidatif sehingga bisa meyakinkan semua calegnya bisa bekerja sama untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf tanpa ragu dan mengangkat hasil di Pileg 2019," katanya.

Sementara itu, Caleg DPR RI peraih suara terbanyak di Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) Vinsensius Awey mengatakan slogan tersebut sampai saat diterapkan NasDam di setiap pemilu baik Pileg maupun Pilkada.

"NasDem tidak mau membebani caleg maupun pasangan calon pilkada. Sampai saat ini masih konsisten dijalankan," katanya.

Selain itu, lanjut anggota Komisi C DPRD Surabaya ini, NasDem tidak mau mencederai proses demokratisasi yang sudah berjalan di negeri ini. "Kalau misalnya ada di struktur yang nakal, silahkan dilaporkan. Pasti akan dipecat," katanya.