Makassar (ANTARA News) - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA harus mampu menjadi pilar informasi di Indonesia dengan fasilitas yang dimilikinya. "Dalam usia ke-70 tahun LKBN ANTARA, hendaknya kantor berita milik pemerintah ini mampu memperlihatkan diri sebagai pilar informasi di Indonesia dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada," kata DR Mansyur Semma, pengamat media dan komunikasi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis. Menurutnya, kendati dari segi usia kantor berita ini terbilang sudah sangat matang, namun dalam perkembangannya masih harus mampu bersaing dengan portal-portal yang ada, guna menunjukkan bahwa motto Antara yakni cepat dan akurat bisa diwujudkan. Lebih jauh dijelaskan, dengan perubahan status ANTARA menjadi Perum pada penghujung 2007, hendaknya managemennya juga lebih baik yang kemudian mampu menopang kinerja kelembagaannya. "Namun kenyataannya, harus diakui berita-berita yang disajikan ANTARA masih banyak yang tertinggal dari segi waktu penayangan, akurasi maupun time lines atau kekinian," ujarnya. Semua itulah yang harus dibenahi oleh pengambil kebijakan di ANTARA kemudian diaplikasikan oleh seluruh pewartanya di lapangan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan pewarta juga harus menjadi salah satu tolok ukur dari kinerja kantor berita itu. Artinya, SDM akan melakukan pekerjaan maksimal jika mendapat imbalan yang setimpal, dan akan terjadi pula sebaliknya. Terkait dengan hal tersebut, lanjut Dosen Fisip Jurusan Ilmu Komunikasi Unhas ini, fasilitas pelayanan berita yang aktual dan terpercaya yang tersebar di seluruh pelosok negeri hingga ke mancanegara, perlu pula melihat fasilitas yang dimiliki SDMnya sehingga dapat bersaing dari segi kinerja SDM media-media swasta. Hal senada dikemukakan Prof DR Halide, guru besar Unhas pada keterangan terpisah. Menurutnya, dengan status BUMN yang disandang ANTARA, tentu dari segi manajemen perusahaan dan kesejahteraan SDMnya sudah bisa terukur. Di sisi lain, kantor berita harus dapat berkreasi menciptakan sumber-sumber dana, sehingga tidak lagi tergantung dari `uluran tangan` pemerintah. "Kalau bisa mandiri, tentu akan lebih independen baik dari segi pemberitaan, maupun manajemen. Sehingga kesan adanya intervensi pemerintah dalam setiap kebijakannya, sudah dapat dihilangkan," ujarnya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
