MUI Lebak tolak "people power"

Lebak (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten, menolak keras
tindakan "people power" atau kekuatan masyarakat yang bertujuan untuk
menggulingkan pemerintahan dengan cara inkonstitusional.

"Penolakan 'people power' banyak mudaratnya terhadap kehidupan
masyarakat," kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad
Khudori saat dihubungi di Lebak, Senin.

Tindakan "people power" tidak dibenarkan sepanjang permasalahan
tersebut bisa diselesaikan secara hukum.
Sebab, negara Indonesia dibangun berdasarkan hukum dan hormatilah
serta taati hukum sendiri.

Permasalahan pasca-pemilihan umum (Pemilu), dimana para pendukung
pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
menduga adanya kecurangan dalam perolehan penghitungan suara pilpres.

Mereka para pendukung nomor urut 02 akan berjuang untuk melawan
kecurangan tersebut hingga melakukan "people power".

Pendukung Prabowo-Sandiaga belum lama ini juga melakukan aksi unjuk
rasa ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Tujuan aksi tersebut menuntut KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi hasil
pemilu karena diduga penuh kecurangan.

Oleh karena itu, MUI Kabupaten Lebak mengajak pendukung Prabowo-
Sandiaga agar menempuh jalur hukum secara konstitusional sesuai
undang-undang untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pilpres tersebut.
Mereka bisa mengajukan dugaan kecurangan pilpres ke KPU dan Bawaslu
sebagai penyelenggara pemilu.

Apabila, proses penyelesaian itu tidak merasa puas maka bisa diselesaikan
di Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, dugaan kecurangan tersebut juga harus didukung data dan fakta.
"Kita negara hukum maka penyelesaian juga harus ditempuh secara
hukum dan jangan sampai melakukan tindakan 'people power'," katanya
menjelaskan.

Ia mengatakan penetapan presiden yang mengumumkan kemenangan
adalah KPU setelah menggelar rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilu.
Penetapan presiden sesuai tahapan akan dilaksanakan tanggal 22 Mei
2019.
Karena itu, masyarakat diminta bersabar dan ciptakan kondisi aman dan
damai.

"Kami berharap penetapan presiden itu jangan sampai terjadi 'people
power', karena akan berhadapan dengan aparat TNI dan Kepolisian,"
katanya.