Jakarta (ANTARA News) - DR Dewi For una Anwar, peneliti LIPI, menilai bahwa proses demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) negara-negara di kawasan ASEAN saat ini mengalami kemunduran. "Proses demokrasi di ASEAN bukannya melebar, saat ini kok justeru menyempit," kata Dewi yang juga pengamat politik dari "The Habibie Center", itu di Jakarta, Rabu. Salah satu contoh kemunduran proses demokrasi dan HAM di kawasan itu, kata Dewi Fortuna, terlihat dari kegagalan negara-negara ASEAN menyikapi Piagam ASEAN yang didalamnya terkait demokrasi dan penegakan HAM. Indonesia dan negara ASEAN lainnya, kata dia, tidak berdaya menghadapi veto Myanmar. Kemunduran lainnya, menurut dia, juga terlihat dari peristiwa penangkapan para aktivis politik di Malaysia pada saat merayakan Hari HAM International. "Ini tantangan bagi Indonesia. Sejauh mana politik luar negeri Indonesia telah sesuai dengan UUD 1945 dan Indonesia mampu menyuarakan masalah HAM ini di tingkat internasional," katanya. Menurut Dewi Fortuna Anwar, semua pihak menaruh harapan besar kepada Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia bisa menjadi motor pendorong proses demokrasi dan HAM di tingkat internasional. Sementara terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia sepanjang 2007, Dewi Fortuna mencatat ada beberapa hal yang positif. Namun ada juga beberapa kebijakan lain perlu dicermati karena justru menciptakan kontroversi di dalam negeri. Di tingkat global, Indonesia berhasil mencatat prestasi dengan duduk di Dewan Keamanan PBB. Namun ada beberapa pilihan kebijakan Indonesia yang justru menimbulkan kontroversi di dalam negeri semisal untuk kasus nuklir Iran. "Pemerintah perlu memberi perhatian khusus, yakni menempatkan posisi strategis di luar negeri tanpa menimbulkan efek negatif di dalam negeri," katanya. Demikian pula dengan kebijakan politik bilateral, Dewi mencatat perlunya pemerintah menyelesaikan hubungan dengan Malaysia yang sering mengalami ganjalan dalam beberapa w
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
