Washington (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat George W. Bush Selasa mengecam Myanmar dan mengancam memberikan sanksi baru setelah laporan PBB menyebut penguasa militer negara tersebut menggunakan kekuatan berlebihan untuk menumpas aksi demonstrasi yang dipimpin para biksu Budha September lalu. Bush mengatakan, dia `sangat terganggu` oleh laporan utusan hak asasi manusia (HAM) PBB Paulo Sergio Pinheiro yang menjelaskan bagaimana pemerintah militer negara bekas Burma itu menyiksa, menahan dan membunuh para pelaku demonstrasi yang dilakukan secara damai itu. "Saya mengecam keras tindakan-tindakan itu dan penolakan junta menerima keinginan untuk mengubah situasi di Burma. Bahkan pada saat Tuan Pinheiro berada di Burma, rezim masih terus melakukan penahanan dan penindasan terhadap para biksu dan para pegiat demokrasi," kata Bush. Dia mengatakan, laporan menunjukkan mengapa dunia tidak mendukung upaya itu pada saat menghadapi para pemimpin militer Myanmar. "Saya serukan kepada semua anggota masyarakat internasional untuk mengecam kekejaman seperti yang disampaikan secara rinci dalam laporan Tuan Pinheiro sekeras mungkin," kata Bush pula. "Akankah rezim tersebut terus mengabaikan seruan-seruan bagi dilaksanakannya transisi demokrasi yang besar, dan membebaskan Aung San Suu Kyi serta para narapidana politik lainnya, AS siap untuk mempimpin upaya-upaya internasional untuk memberikan lebih banyak lagi sanksi kepada rezim itu," ujarnya. Laporan Pinheiro, yang dipersiapkan untuk Dewan HAM PBB, mengatakan, sedikitnya 31 orang tewas manakala pihak penguasa militer Myanmar menindas aksi-aksi demonstrasi itu. Sementara itu media resmi setempat mengatakan hanya 10 orang yang tewas. Bush memperpanjang berlakunya sanksi-sanksi terhadap penguasa Myanmar pada Oktober lalu, yang merupakan paket kedua tindakan AS yang diputuskan kurang dari sebulan. Juga ditambahkan lagi para pemimpin militer Myanmar dalam daftar dari 14 orang yang telah menghadapi sanksi tersebut. Tindakan-tindakan lain juga memperketat pengawasan-pengawasan ekspor AS kepada negara-negara Asia. Myanmar telah dikuasai pihak militer sejak 1962. Penguasa militer menyelenggarakan pemilihan umum pada 1990, namun menolak menyerahkan kekuasaan kepada partai yang memang, setelah dikalahkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, demikian Reuters.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007