Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, mengatakan bahwa pihaknya tak bisa melarang warga NU maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), tetapi mereka harus ikuti aturan organisasi PBNU. "Setiap warga NU boleh gunakan hak dipilihnya dengan maju dalam ranah kekuasaan melalui pilkada. Tetapi, dia harus ikuti aturan NU," katanya di Jakarta, Selasa. Pernyataan tersebut diungkapkan Hasyim Muzadi menanggapi pertanyaan wartawan mengenai adanya pengurus PWNU Jawa Tengah (Jateng) yang akan maju dalam pilkada. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, M. Adnan, akan maju dalam pilkada Jateng sebagai calon Wagub berpasangan dengan calon gubernur Bambang Sadono. Menurut Hasyim Muzadi, PBNU tidak bisa melarang warga NU yang mau maju pilkada, namun orang tersebut tidak boleh menggunakan struktur NU untuk mendukungnya. Hasyim juga menjelaskan, jika yang bersangkutkan menjabat sebagai Ketua NU, maka harus non-aktif selama mencalonkan diri dalam pilkada. "Kalau terpilih harus berhenti, karena Ketua NU tak boleh merangkap jabatan publik supaya tidak ada 'conflict of interest'. Tetapi, kalau wakil boleh terus," kata Hasyim. Oleh karena itu, ia menambahkan, siapa saja boleh saja maju dalam pilkada namun khusus untuk warga NU sudah ada aturan yang jelas. (*)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
