Ketua MPR: Elite politik tempuh mekanisme hukum jika ada kecurangan

... hendaknya disikapi secara proporsional...

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengimbau elite politik untuk bersikap dewasa dengan menempuh mekanisme hukum jika tidak puas atau menilai ada kecurangan pada penyelenggaraan pemilu presiden 2019.

"Pemilu presiden 2019, sudah terselenggara dengan baik, aman, lancar, dan kondusif, pada 17 April lalu. Hasilnya akan diumumkan secara resmi oleh KPU, pada 22 Mei mendatang," kata dia, pada acara buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara, di rumah dinas ketua MPR, di Jakarta, Jumat.

Hadir pada kegiatan itu, antara lain, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, Ketua DPD, Oesman Sapta, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidhiqie, para Wakil Ketua MPR, yakni EE Mangindaan, Mahyudin, dan Muhaimin Iskandar, dan Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.

Menurut Hasan, setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu pada 22 Mei mendatang, kalau ada pihak-pihak yang menilai ada kecurangan atau ketidakpuasan, dapat melakukan gugatan hukum. "Dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan," katanya.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, pemilu adalah proses demokrasi pemilihan pemimpin yang sudah terselanggara sejak lama di Indonesia. "Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan secara rutin, hendaknya disikapi secara proporsional," katanya.

Menurut dia, MPR memiliki tugas, untuk menjaga persatuan bangsa dan kebersamaan pada masyarakat Indonesia. "MPR berkomitmen, bahwa pemenang pemilu 2019 dapat merajut kembali merah putih. Merakit kembali persatuan bangsa," katanya.

Pada pemilu presiden 2019, kata dia, PAN tidak mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo-KH Maruf 'ruf Amin, tapi silaturrahmi tetap berjalan baik. "Waktu saya datang ke Istana, saya disambut hangat oleh Presiden Jokowi. Pak Jokowi dengan ramah menyambut saya. Inilah bentuk menjaga kebersamaan dan menjahit kembali merah putih," katanya.

Hasan menambahkan, tradisi pada lembaga tinggi negara adalah buka puasa bersama pada bulan Ramadhan, saling mengunjungi dan saling bersilaturrahmi. Menurut dia para elite politik hendaknya dapat membangun silaturrahmi dan menjahit kembali merah putih, untuk menguatkan persatuan bangsa.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan, Pemilu 2019 sudah terselenggara secara baik. "Jika ada pihak-pihak yang ingin berkompetisi, agar dapat berkompetisi pada pemilu presiden berikutnya, yakni 2024," katanya.

Ia juga mengingatkan, presiden dan wakil presiden terpilih, nantinya harus dapat merangkul semua pihak untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.