Perbaikan jalan beberapa titik Tol Tangerang-Merak selesai H-8 Lebaran

Banten (ANTARA) - Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Refdi Andri mengatakan sejumlah ruas jalan yang diperbaiki di Tol Tangerang-Merak ditargetkan selesai pada H-8 Lebaran atau 28 Mei 2019 sehingga bisa difungsikan bagi pemudik untuk pulang kampung.

"Pada H-8 Lebaran (target selesai perbaikan jalan) agar ruas tol bisa digunakan," kata Irjen Refdi di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat.

Perbaikan jalan Tol Tangerang-Merak ada di beberapa titik di kawasan Balaraja-Cikande yakni antara kilometer 39 hingga kilometer 53. Jalur Tol Tangerang-Merak sendiri berjarak 67 kilometer dari Cikupa hingga Merak.

Menurut dia, Polri nantinya akan menyiapkan beberapa pola pengaturan di Gerbang Tol Merak bila terjadi antrean panjang kendaraan selama Operasi Ketupat 2019.

"Manakala ada antrean kendaraan hingga kilometer 95, akan dilakukan rekayasa (lalu lintas). Saya kira jalur-jalur alternatif cukup memadai untuk pergerakan kendaraan yang dialihkan menuju Pelabuhan Merak," katanya.

Apabila terjadi kepadatan di dalam tol sampai dengan kilometer 95, kendaraan menuju Merak akan dikeluarkan di Gerbang Tol Cilegon Barat. Namun bila kepadatan di dalam tol sampai kilometer 93, kendaraan menuju Merak akan dikeluarkan di GT Cilegon Timur.

Selain itu juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas berupa arus satu arah mulai kilometer 93 serta optimalisasi pembayaran nontunai.

Untuk di Pelabuhan Merak yang memiliki 7 dermaga, bila terjadi kepadatan di Dermaga 7, maka kendaraan roda dua dibagi keberangkatannya melalui Dermaga 1, 2, 3, 4 dan 5 secara merata.

Bila terjadi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak, maka polisi akan menerapkan sistem buka tutup. Kendaraan yang mengantre akan diarahkan menuju dermaga yang masih memiliki tempat untuk menampung kendaraan para pemudik.

Ia menambahkan, Jalan Cikuasa akan dijadikan daerah parkir jika terjadi penumpukan jumlah kendaraan para pemudik di dalam Pelabuhan Merak.

Cikuasa memiliki daya tampung antrean mencapai 1.600 unit hingga 2.000 unit kendaraan roda empat atau lebih.