Kementerian PUPR harapkan pengembang swasta proaktif bangun TOD

Sebenarnya tidak hanya pada integrasi moda transportasi, tetapi nanti arahnya juga ke pengembangan kawasan dan kota sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh perkotaan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengharapkan pengembang swasta untuk lebih proaktif dalam membangun kawasan berkonsep "Transit Oriented Development" (TOD) yang menggabungkan kawasan properti dengan simpul transportasi publik.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat, memaparkan bahwa konsep TOD juga sejalan dengan Program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebenarnya tidak hanya pada integrasi moda transportasi, tetapi nanti arahnya juga ke pengembangan kawasan dan kota sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh perkotaan," kata Basuki.

Kementerian PUPR bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memulai penerapan konsep TOD sejak April 2017 ditandai dengan pembangunan hunian vertikal rusunami di Stasiun Kereta Tanjung Barat dan Pondok Cina di Depok, Jawa Barat.

Akibat animo masyarakat yang sangat baik, sinergi BUMN kembali meluncurkan tiga proyek TOD yang didukung penuh oleh Kementerian PUPR, yakni TOD Stasiun Senen, Juanda, dan Tanah Abang.

Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas menyatakan bahwa MRT Jakarta harus dapat benar-benar terintegrasi dengan konsep TOD atau pengembangan kawasan yang memudahkan orang-orang di dalamnya untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya.

"Selama ini belum ada langkah kongkrit penerapan TOD (dalam MRT Jakarta)," kata Darmaningtyas.

Agar konsep TOD benar-benar diselaraskan dalam MRT, harus mengurangi egoisme sektoral baik dari segi swasta maupun pihak pemerintah.

Ia mencontohkan, perpaduan TOD-MRT yang baik dapat dilihat di negara tetangga, Singapura, di mana akses untuk MRT juga berada di balik berbagai kawasan komersial seperti perkantoran dan pertokoan. "Orang yang keluar dari kereta MRT bisa langsung ke kantor," imbuhnya.

Sementara itu, pengamat transportasi Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyatakan, penerapan konsep TOD yang dilakukan di sejumlah titik di Jabodetabek masih salah kaprah dan kurang sesuai.

Djoko mengemukakan bahwa TOD yang sebenarnya adalah konsep pengembangan suatu wilayah yang berorientasi transit transportasi yang lebih mengedepankan perpindahan antarmoda transportasi dengan berjalan kaki atau upaya yang tidak menggunakan kendaraan bermotor.

Namun di Indonesia, menurut dia, konsep TOD lebih diterjemahkan dalam membangun apartemen dan gedung bisnis di stasiun kereta. "Kendali TOD di pemerintah atau pemda bukan pebisnis," katanya.
Baca juga: Menguji kesungguhan menerapkan konsep TOD dalam MRT Jakarta
Baca juga: TOD Dukuh Atas memiliki peran penting bagi penduduk Jakarta
Baca juga: WIKA-KAI sinergi bangun rusun di Stasiun Senen