Surabaya (ANTARA News) - Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tergabung dalam Paguyuban Rektor (PGR) Jawa Timur, Sabtu, membahas "gonjang-ganjing" Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan gagasan BHMN kolektif. "Selama ini, SPMB dilaksanakan perhimpunan nasional SPMB bekerjasama dengan rektor PTN, tapi Depkeu menganggap SPMB itu dana masyarakat yang harus disetor ke Kas Negara," kata Ketua PGR Jatim Prof Fasich Apt. Ketika dikonfirmasi ANTARA News di sela-sela pertemuan rutin PGR Jatim di kampus ITS Surabaya itu, Profesor Fasich yang juga Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu mengatakan pernyataan Depkeu itulah yang membuat SPMB mengalami "gonjang-ganjing." "Depkeu menilai SPMB merupakan badan hukum privat berbentuk perhimpunan, sehingga tidak boleh mengelola uang publik, sedangkan biaya SPMB dianggap sebagai uang publik dan harus disetor ke Kas Negara. Kalau mau dikelola sendiri perlu Keppres," katanya. Oleh karena itu, katanya, pertemuan rutin rektor PTN se-Jatim dengan tuan rumah Rektor ITS Surabaya Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD itu mengagendakan masalah SPMB sebagai topik bahasan prioritas. Menurut dia, PGR Jatim akan mencermati berbagai alternatif, diantaranya hubungan Perhimpunan Nasional SPMB dan rektor akan dicarikan "payung hukum" lainnya. "Payung hukum yang perlu dibahas antara lain perlunya MoU yang lebih operasional. Ada juga alternatif lain yakni PTN se-Jatim mengadakan SPMB sendiri. Kalau tidak begitu, tentu akan ditagih Depkeu untuk setor ke Kas Negara," katanya. Hasil pertemuan PGR Jatim itu, katanya, akan disampaikan dalam pertemuan PGR se-Indonesia dengan Dirjen Dikti Depdiknas pada 17 Desember mendatang. Agenda lain yang dibahas dalam pertemuan rutin itu adalah PULSE (jaringan pembelajaran secara Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi antar PTN se-Jatim), dan alih kredit antar mahasiswa PTN se-Jatim. Topik lainnya, BHMN kolektif, perumahan dosen, Ikoma, Beasiswa Khusus Madura untuk antisipasi proyek Suramadu, Badan Layanan Umum (BLU) sebagai alternatif BHMN, soft skill, dan masalah kemahasiswaan. "Kami juga akan merancang usulan BHMN kolektif yang berarti sembilan PTN se-Jatim akan menginduk ke Unair yang sudah menjadi PT BHMN terlebih dulu. Dengan cara itu, PTN se-Jatim akan dapat mengelola PTN secara otonom," katanya. Pertemuan dihadiri rektor Unair Prof Fasich Apt, rektor ITS Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD, Rektor Unibraw Prof Dr Ir Yogi Sugito, Rektor Unijoyo Prof Dr Ir H Arifin MS, rektor UM Prof Dr Suparno, dan rektor Unej Jember Dr Ir T Sutikto MSc.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
