Batam (ANTARA News) - Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan untuk menghindari konflik setelah Pilkada kepala dan wakil kepala daerah tingkat satu atau dua, sebaiknya tidak dalam satu paket. "Bisa dipikirkan, kepala daerah dari Pilkada, sedang wakil dari (pejabat) karir," katanya di sela-sela Silahturahim Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Batam, Sabtu. Di beberapa daerah, usai Pilkada, terjadi konflik kepala dan wakil kepala daerah, karena berasal dari partai berbeda. Menurut Hidayat, perseteruan antara kepala daerah dengan wakilnya menghambat pembangunan. "Pembangunan jadi tidak jalan karena baru dua tahun kepala daerah sudah pisah ranjang," katanya. Ia mengatakan UU tidak mengatur kepala daerah dan wakilnya harus satu paket dalam Pilkada. UU hanya mengatur kepala daerah dipilih rakyat secara demokratis.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
