Pemerintah diharapkan kurangi beban tarif transportasi publik

Angkutan massal berbasis rel mampu menyedot penumpang yang lebih besar

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diharapkan mengurangi beban tarif transportasi publik agar semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda angkutan umum.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilis di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa tarif transportasi publik sekarang ini masih terlalu mahal, sehingga tidak dilirik masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah diimbau menurunkan biaya angkut transportasi publik sekaligus mengembangkan infrastrukturnya dengan baik.

"Pemerintah jangan hanya memikirkan transportasi pribadi, tapi sekarang ini harus lebih sudah memikirkan transportasi publik,
massal, yang mestinya sudah ditambah," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia berpendapat bahwa sejumlah transportasi publik yang relatif tidak terjangkau oleh masyarakat antara lain moda pesawat terbang dan kereta api, sehingga warga enggan menggunakannya.

Bambang juga mengingatkan bahwa anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah pada saat ini hampir tiga kali lipat dari anggaran pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Harusnya, dengan anggaran itu sudah dialokasikan untuk membangun transportasi massal seperti kereta api dan umum seperi kapal laut," katanya.

Menurut dia, angkutan massal berbasis rel mampu menyedot penumpang yang lebih besar, apalagi bila ditambah dengan angkutan umum seperti moda transportasi kapal laut berpenumpang.

Sebelumnya, pengamat transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno menawarkan konsep transformasi transportasi umum, terutama bus.

Djoko mengatakan konsep transfromasi angkutan umum ini artinya seluruhnya di bawah badan hukum, tidak dimiliki perorangan.

Konsep tersebut dimulai dengan studi di lima kota yang akan dijadikan proyek percontohan, yakni Medan, Palembang, Solo, Denpasar dan Sorong.

Saat ini, konsep tersebut tengah dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan direncanakan akan diluncurkan pada 2020 mendatang.

Masing-masing provinsi, lanjut dia, setidaknya terdapat satu kota yang akan diimplementasikan proyek percontohan tersebut di mana satu kota akan dibuat lima hingga 10 koridor.

Dia menyebutkan prakiraan besaran subsidi, yakni mencapai Rp300 miliar dengan rincian masing-masing koridor Rp15 miliar dengan bus sedang.

Djoko mengatakan konsep tersebut adalah upaya untuk menciptakan transportasi umum murah yang dinilai sama pentingnya dengan sektor pendidikan dan kesehatan yang sudah difasilitasi dengan kartu.

“Di sektor pendidikan dan kesehatan sudah difasilitasi, seperti ada Bidikmisi atau BPJS, tapi ada satu lagi sektor yang harus murah, yaitu transportasi, bagaimana bisa mengakses pendidikan atau kesehatan kalau transportasinya mahal,” katanya.