Darmin: Perizinan sektor pertambangan dan keuangan belum sederhana

Kita sudah menyederhanakan perizinan secara besar-besaran, kecuali sektor pertambangan dan keuangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan pelaksanaan perizinan pada sektor pertambangan dan keuangan belum berjalan dengan sederhana.

"Untuk upaya menyelesaikan perizinan, kita sudah menyederhanakan perizinan secara besar-besaran, kecuali sektor pertambangan dan keuangan," kata Darmin pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019 di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Darmin menjelaskan kesulitan penyederhanaan perizinan tersebut karena kompleksnya kedua sektor tersebut, yang harus bertemu banyak kepentingan.

Menurutnya, semua penyederhanaan perizinan semua sektor sudah memasuki tahap secara langsung melalui daring atau online.

Di antara kesulitan dalam sektor pertambangan yang belum bisa online adalah terkait perizinan lokasi.

"Mekanismenya menurut saya butuh peta digital, sehingga kalau ada investor berminat, tinggal dimasukkan saja koordinatnya, kemudian semua informasi akan keluar, jangan sampai kena tanah orang," kata Darmin.

Dengan adanya izin yang sederhana melalui daring, maka diharapkan akan banyak investasi yang masuk ke sektor-sektor di Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga hadir dalam acara tersebut. Ia menyiapkan tiga jurus untuk menyelesaikan persoalan bangsa menyambut 100 Tahun Indonesia Merdeka termasuk agar Indonesia tidak masuk dalam middle income trap, yakni pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat dunia bahkan di peringkat 4 atau 5 pada 2045.

“Untuk masuk ke sana tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan, dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa, tahu-tahu masuk ke-4 besar, ke-5 besar ekonomi terkuat. Rumus seperti itu tak ada. Banyak negara terjebak middle income trap karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045, 100 Tahun Indonesia Merdeka,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan tiga jurus untuk menghadapi persoalan menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka yakni pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM.

“Pertama, pemerataan infrastruktur harus bisa diselesaikan. Tanpa ini jangan berpikir jadi ke-5, ke-4 ekonomi terkuat. Nggak mungkin,” katanya.

Presiden Jokowi meminta jajaran di daerah menyambungkan titik-titik di daerahnya agar seluruhnya bisa menikmati pertumbuhan ekonomi.

“Sambungkan dengan kawasan industri, wisata, dengan sentra industri kecil, dengan pusat produksi baik pertanian atau perkebunan. Tugas kita membuat gede, yang tengah dan kecil tugas daerah,” katanya.

Kedua, kata Presiden, reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan dengan urusan perizinan dari pusat ke daerah dipotong menjadi seefisien mungkin. Ketiga, kata dia lebih sulit karena menyangkut pembangunan SDM yang harus bisa diselesaikan.

Sementara data terakhir menunjukkan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 51 persen adalah lulusan SD.