Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal (Sesjen) PBB, Ban Ki-moon, menilai bahwa keputusan Israel untuk memperluas pemukiman Yahudi di Jerusalem timur sangat tidak membantu, dan dia akan membicarakan masalah tersebut dengan mitra-mitra dialognya yang tergabung dalam diplomasi Kuartet Perdamaian Timur Tengah. "Sikap PBB mengenai pemukiman-pemukiman ilegal itu sudah diketahui denga jelas," katanya kepada para wartawan di Markas PBB, New York. "Tender baru untuk pembangunan 300 rumah baru di Jerusalem timur segera akan dimulai setelah konferensi perdamaian Timur Tengah di Annapolis, saya berpendapat itu tidak membantu," katanya.Ia mengacu kepada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) baru-baru ini di Annapolis, Maryland, AS. "Saya akan membahas masalah ini dengan mitra-mitra saya di Kuartet," ujarnya. Selasa lalu, Israel mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang bagi rencana pembangunan lebih dari 300 unit perumahan baru di Har Homa, satu pemukiman di Jerusalem timur yang dicaploknya. Padahal, Jerusalem timur dituntut oleh bangsa Palestina untuk dijadikan ibukota negara mereka mendatang. Israel tidak memerintahkan pembangunan di Jerusalem timur - yang mereka rebut dalam Perang Enam Hari pada 1967 - sebagai pengembangan pemukiman karena wilayah itu merupakan bagian dari Kota Secu wilayah Arab. Namun, komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang sangat kuat pada waktu itu mengeluarkan pernyataan yang mengecam bahwa proyek perluasan merupakan "pelanggaran serius" dan menyerukan kepada AS dan Dewan Keamanan PBB agar menekan Israel. Mitra-mitra dialog Ban dalam Kuartet terdiri Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa Javier Solana. Kuartet Timur Tengah merancang apa yang dinamakan peta-jalan yang menyerukan pembentukan satu negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Masalah-masalah yang dibahas dalam konferensi Annapolis, Maryland, yang disponsori AS antara lain para pemimpin Israel dan Palestina sepakat untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Timur Tengah yang mandeg, dan menyusun tujuan kesepakatan perdamaian serta pembentukan negara Palestina pada akhir 2008, demikian laporan AFP. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
