Nusa Dua (ANTARA News) - Indonesia menyayangkan sikap negara-negara maju, khususnya Jerman, Australia, Inggris, dan Bank Dunia terkait implementasi Program Dana Kompensasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emimissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD). Setelah Indonesia meluncurkan pelaksanaan proyek atau aktivitas percontohan Kamis (6/12), ketiga negara dan satu lembaga keuangan internasional tersebut tidak menyatakan secara jelas komitmen yang telah mereka sampaikan sebelumnya mengenai sokongan dana. "Kita ibaratnya ditraktir makan siang oleh negara-negara maju. Dengan ramahnya mereka menjamu kita dan menyampaikan rasa solidaritas dan kerja sama. Namun, saat billing (nota) disodorkan pelayan, negara-negara maju itu ketinggalan dompet di rumah. Itu yang terjadi dalam perundingan di COP 13 UNFCCC ini," kata Ketua Pelaksana Panitia Nasional Perubahan Iklim (UNFCCC), Agus Purnomo kepada pers di Nusa Dua, Bali, Jumat. Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Dephub, Wahjudi Wardoyo, serta anggota delegasi Indonesia, Sarwono Kusuma Atmadja. Menurut Purnomo yang juga Asmen KLH, semua negara memiliki porsi peran dalam Protokol Kyoto yang turunannya antara lain, berupa skema REDD. Dimana negara-negara maju berkomitmen menyediakan dana untuk negara-negara berkembang yang memiliki hutan, khususnya hutan tropis. "Kita sangat menyayangkan kenyataannya, komitmen mengenai penyediaan dana oleh negara maju itu belum juga terwujud. Padahal, negara berkembang seperti Indonesia sudah melakukan tindakan, antara lain dalam bentuk proyek percontohan yang pembiayaannya dalam skema REDD," katanya menegaskan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Dephub Wahjudi Wardoyo menambahkan, dalam kontens pilot activities di Indonesia yang direncanakan dimulai tahun 2008 hingga 2012, sejumlah negara maju sudah menyatakan dukungannya dalam bentuk pendanaan. "Dua bulan lalu, Jerman, Australia, Inggris dan Bank Dunia sudah menyampaikan komitmennya. Namun Kamis (6/11), ketika kita me-`launching` pilot activities dalam skema REDD, mereka tidak menyampaikan dukungan yang nyata. Misalnya, berapa dana yang dikucurkan dan kapan," kata Wahjudi. Untuk itu, lanjutnya, Indonesia masih menunggu konsistensi dari negara-negara dimaksud dan Bank Dunia. Indonesia ingin minta klarifikasi sejauh mana komitmen Jerman, Australia, Inggris dan Bank Dunia yang dijanjikan sebelumnya. Khususnya yang berkaitan dengan implementasi Program Dana Kompensasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), dimana Indonesia sudah menyiapkan pilot activities-nya. Sementara itu, Sarwono Kusuma Atmadja salah seorang delegasi Indonesia dalam COP-13 UNFCCC mengatakan, Indonesia harus menempuh berbagai pendekatan dalam menekan negara-negara maju. Selain antar pemerintahan, juga antara masyarakatnya termasuk pers atau bahkan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat negara maju. "Namun prinsipnya, saya setuju dengan Pak Emil Salim, kita tidak mengemis pada negara maju. Karena kontribusi kita jelas. Bagaimanapun juga, seperti Amerika yang fokusnya pada energi, pasti membutuhkan kita yang memiliki hutan," kata Smantan Menter LH ini. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
