Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) khususnya dalam upaya pengentasan 10 ribu desa tertinggal menjadi desa berkembang di tahun 2024.
Usulan ini sudah disampaikan Menteri Desa PDTT ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPENAS). Target mengentaskan 10 ribu desa status tertinggal selama 2020-2024.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Jauhar Efendi kepada awak media di Samarinda, Rabu, mengatakan target yang ditetapkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023.
Bahkan lanjut Jauhar, target yang ditetapkan Pemprov Kaltim dinilai jauh melebihi target rata-rata nasional per tahunnya.
Disebutkannya, selama lima tahun menargetkan mengurangi 150 desa status tertinggal menjadi berkembang,sehingga bila dirata-ratakan pertahunnya mengurangi 30 desa tertinggal.
"Target nasional 10 ribu dari 74.957 desa atau dirata-ratakan untuk Kaltim 22 desa pertahunnya," kata M Jauhar Efendi.
Jauhar mengaku optimistis mampu mencapai target yang ditetapkan nasional. Hanya saja untuk meningkatkan status desa berkembang menjadi mandiri. Kaltim belum mematok target karena fokus pengentasan desa sangat tertinggal dan tertinggal.
Harapannya, jika desa sangat tertinggal dan tertinggal meningkat menjadi berkembang. Maka mampu mendorong yang berkembang menjadi maju dan gilirannya menuju mandiri.
"Kita tidak menetapkan target. Karena yang mandiri baru dua desa atau 0,24 persen dari 841 desa se Kaltim. Makanya, tidak ditargetkan. Kami yakin terjadi migrasi dari bawah ke atas. Fokus kita tingkatkan yang status bawah," jelasnya.
Baca juga: Kementerian PDTT serahkan bantuan desa tertinggal di Lombok
Baca juga: Mahulu targetkan "zero" kampung sangat tertinggal 2021
Pewarta: Arumanto
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
