Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kembali menegakkan kedaulatan hukum secara apa adanya. "Hanya inilah obat yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah guna mengatasi krisis kepercayaan yang ada sekarang," demikian pernyataan Gus Dur yang disampaikan kepada pers di Jakarta, Jumat. Gus Dur mengemukakan hal itu menanggapi maraknya penilaian bernada negatif terhadap jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 pilihan DPR yang diketuai Antasari Azhar. Menurut Gus Dur, maraknya "penolakan" tersebut menunjukkan semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan di Tanah Air. "Kalau dahulu Ketua KPK Taufiequrahman Ruki dianggap mencampuradukkan soal-soal hukum dengan dunia politik, sekarang justru dipersoalkan kebersihan hukumnya itu sendiri," kata Gus Dur. Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi menyatakan masih meragukan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. "Saya tidak berbicara orang. Tapi, saya meragukan KPK secara institusional. Kalau menangkap koruptor, iyalah. Tapi, kalau memberantas korupsi, saya kira belum," katanya menegaskan. Menurut Hasyim, korupsi telah menjadi wabah yang meluas dan tak mudah untuk diberantas. Sementara, lembaga yang menanganinya tidak memiliki kemampuan yang seimbang dengan penyakit yang akan disembuhkan. Selain itu, tambah Hasyim, proses pemilihan pimpinan KPK yang dijalankan selama ini masih membuka banyak peluang bagi pihak luar untuk mengintervensi. Penetapan pimpinan KPK oleh DPR sangat memungkinkan bagi adanya politisasi. "Bila hal itu terjadi, maka lembaga tersebut tak akan bisa berbuat banyak," katanya menjelaskan. Politisasi dalam pemilihan pimpinan KPK, lanjutnya, juga memberi ruang bagi adanya praktek tebang pilih dalam memberantas korupsi, seperti hal yang terjadi selama ini. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007
