Pengamat: Pemindahan ibu kota negara harus direspons Kalbar

Satu di antara respons yang bisa dilakukan dengan menawarkan bahwa Kalbar juga bisa dan layak untuk dijadikan ibu kota negara Indonesia

Pontianak (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak M. Ali Nasrun mengatakan adanya kemauan kuat pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia ke luar Jakarta harus direspon oleh pemerintah di Kalimantan Barat.

"Satu di antara respons yang bisa dilakukan dengan menawarkan bahwa Kalbar juga bisa dan layak untuk dijadikan ibu kota negara Indonesia," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Menurut dia, hal penting yang harus diperhatikan sebagai ibu kota negara adalah
topografi. Hal itu tentu tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan dan bahkan kebudayaan lokal.

"Jangan sampai dengan pemindahan ibu kota baru dan di pilihnya daerah baru tersebut ada masalah baru lagi yang timbul. Kembali, Kalbar bisa diajukan sebagai ibu kota negara. Letak dan luasnya Kalbar sangat memungkinkan serta tinggal di pilih saja di mana," katanya.

Ia menambahkan apalagi saat ini Kalbar juga sudah memiliki pelabuhan laut berskala internasional, bandara udara yang lumayan besar dan jika butuh diperbesar tinggal dilakukan.

"Penawaran bentuk respons kita bahwa sangat tepat bahwa pemindahan dilakukan agar ada pemerataan ekonomi dan pembangunan di Indonesia," katanya.

Dikatakan dia, meskipun Kalbar nantinya belum dipilih dan ibu kota masih ditujukan ke Kalimantan sebagaimana wacana yang ada, maka Kalbar harus juga merespons cepat.

Menurut dia apakah ibu kota di Kalsel atau Kalteng nantinya akan tentu berdampak dengan Kalbar karena satu pulau, berbatasan darat dan lainnya.

"Meskipun untuk pemindahan ibu kota realisasi nya dalam waktu cepat karena butuh biaya yang besar dan lainnya, Kalbar harus juga bersiap. Kalbar harus menangkap peluang - peluang yang ada agar tidak ketinggalan dengan daerah lain," kata dia.

Secara umum, katanya, pemindahan ibu kota negara ke depan sudah keniscayaan sebagaimana juga yang sudah dilakukan beberapa negara lainnya di dunia.

"Saat ini Jakarta beban sebagai ibu kota negara dan bisnis sudah berat. Tidak dipungkiri ibu kota bisa pindah. Itu untuk pemerataan pembangunan juga. Sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa," katanya.