Jakarta (ANTARA News) - Indonesia mengancam akan melakukan tindakan balasan terhadap Uni Eropa (UE), yang memperpanjang larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia di Eropa, dengan memberlakukan pelarangan terbang bagi maskapai Eropa di Indonesia. "Jika ternyata ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) mentolerir adanya tindakan pelarangan terbang UE tersebut, maka kami juga mempertimbangkan tindakan serupa," kata Menhub Jusman Syafii Djamal menjawab pers di Departemen Perhubungan (Dephub) Jakarta, Kamis. Menurut Jusman, penegasan tersebut akan disampaikan dalam sebuah surat kepada UE dalam waktu dekat ini. "Hal itu sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai opsi terakhir," kata Jusman. Jusman menambahkan, ia dipanggil secara khusus oleh Presiden Yudhoyono pada Sabtu (1/12) sejak pukul 21.30-24.00 WIB untuk menjelaskan secara khusus tentang Pelarangan Terbang UE. Jusman menjelaskan, berbagai opsi sedang disiapkan sebagai sebuah sikap terhadap berlanjutnya pelarangan terbang maskapai Indonesia ke UE sejak 6 Juli hingga awal tahun depan. Menhub melanjutkan, jika ICAO mentolerir suatu negara melakukan pelarangan terbang terhadap negara lain maka ke depan, ICAO juga membuka peluang "perang" pelarangan terbang. "Jadi, jangan salahkan jika maskapai Eropa seperti Lufthansa dan KLM akan dilarang terbang di Indonesia," katanya. Hal lain yang disampaikan Menhub kepada Presiden Yudhoyono adalah pertama, Indonesia secara resmi kecewa dan akan mengeluarkan pernyataan keras terhadap UE. "Prioritasnya, kami ingin minimal tiga maskapai yang diajukan sebagai percepatan perbaikan, segera dicabut status pelarangannya atau minimal, Garuda saja," kata Jusman. Menteri Jusman secara terbuka menyebut, standar safety Garuda tentu lebih baik dibanding sebuah maskapai Pakistan yang juga baru dicabut status pelarangan terbangnya oleh UE. "Jika ini berlanjut, kami akan hentikan pembicaraan `agreement` secara horizontal terkait dengan kebijakan `open-sky` bersama UE sebab bagaimanapun juga, `bilateral agreement` selama ini dengan UE jadi `pincang`," katanya. Terakhir, kata Jusman, dirinya juga ingin melakukan standar pembanding sistem keamanan dan keselamatan dari penerbangan asing yang beroperasi di Indonesia. "Di CASR (civil aviation safety regulation) hal itu bisa. Yakni, kita bisa `ramp check` maskapai asing. Kita ingin tahu apa sih bedanya Garuda dengan mereka. Jika Garuda lebih baik, mengapa masih dilarang," kata Jusman. Oleh karena itu, kata Jusman, Presiden secara sengaja menunda kunjungan kenegaraan ke UE pada awal 2008. "Meski Garuda saat ke UE membawa misi kepresidenan tetap dijinkan, Presiden Yudhoyono tetap ingin naik Garuda yang bebas dari pelarangan," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
