Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Ichsanuddin Nooersy, di Jakarta, Kamis, mengungkapkan sebagai salah satu sosok pelopor reformasi, publik masih sangat mengharapkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konsisten menentang nepotisme di berbagai strata maupun struktur kehidupan masyarakat. "Sekarang yang terjadi, adalah hampir seluruh partai meniru perilaku pemimpin rezim Orde Baru (Orba)," katanya. Ia lalu menunjuk sejumlah nama yang berkaitan dengan beberapa pejabat, mulai dari Presiden hingga bawahannya, dimasukkan ke lembaga-lembaga partai, perbankan, ketentaraan, BUMN dan seterusnya. Dulu, lanjut Ichsanuddin, penguasa Orba juga menempatkan anaknya di DPP Golongan Karya (Golkar), bahkan di Ormas Pemuda seperti FKPPI atau di lembaga profesi semisal PB PBVSI. "Dan sebenarnya, di awal reformasi pun Presiden BJ Habibie melakukan hal yang sama dengan memberikan pangkat IVA (Eselon I) pada (anaknya) Ilham Habibie, yang kemudian diikuti masuknya rombongan ICMI (lingkungan dekat BJ Habibie) ke berbagai struktur pemerintahan, BUMN maupun politik," ungkap Ichsanuddin Noersy. Apa yang dilakukan BJ Habibie di eranya, menurutnya, juga diikuti penerusnya, baik itu KH Abdurahman Wahid maupun Megawati Soekarnoputri. "Kemarin kan Megawati menempatkan Puan Maharani sebagai salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan, begitu juga seorang anak perempuan Gus Dur di DPP Partai Kebangkitan Bangsa," tuturnya. Ichsanuddin Nooersy kecewa, karena semua nama dimaksud di atas, sesungguhnya merupakan sosok-sosok pejuang serta pelaksana gerakan reformasi di tingkat elit. "Iya kan. Semua itu membuktikan para pejuang reformasi pun dipecundangi isu nepotisme yang dipropagandakan pihak-pihak tertentu. Para pejuang reformasi itu justru yang sekarang tanpa malu melakukan kolusi dan nepotisme," tegasnya. Karena itu, demikian Ichsanuddin, masalah pokok sebenarnya bukan sistem politik, tetapi moral dan kualitas SDM. "Selama moral dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) kita rendah, selama itu bangsa Indonesia jadi bulan-bulanan isu murahan yang memporak-porandakan struktur maupun kulturyang terbangun selama perjuangan," tandasnya. Nepotisme Menyangkut isu kolusi dan nepotisme di lingkunan partai politik sekarang ini, menurut Ichsanuddin, hal itu sekadar mengindikasikan sistem politik yang dibangun selama reformasi telah gagal total. "Tegasnya, nepotisme pada partai, legislatif, dan eksekutif (pemerintahan) adalah wajah buruk sistem kehidupan yang sedang dikembangkan. Sementara kolusi pada perspektif bisnisnya, merupakan gambaran busuknya kekuasaan politik dan ekonomi," nilai Ichsanuddin Nooersy. Itulah sebabnya, sebelum semakin terlanjur, Presiden Yudhoyono mestinya tidak kehilangan sensifitas untuk mencegah berkembang biaknya nepotisme di berbagai strata maupun struktur itu. "Artinya, tentang nepotisme ini, Presiden Yudhoyono mestinya lebih tegas lagi. Sebab rumor yang beredar dan tidak mengenakkan, adalah anak beliau dimasukkan ke Partai Demokrat dan adik iparnya di Bank BNI, juga beberapa keluarga lainnya di sejumlah tempat," ungkap Ichsanuddin Nooersy kepada ANTARA. (*)
Copyright © ANTARA 2007
