Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Nursyahbani Katjasungkana, menilai hasil seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) oleh Komisi III DPR mencerminkan realita politik yang ada di lembaga itu. "DPR ini lembaga politis yang sifatnya memang politis. Realita politisnya memang demikian, ada pilihan-pilihan politik," katanya di sela-sela rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis. Namun Nursyahbani menyadari bahwa apa yang telah dipilih DPR melalui Komisi III (bidang hukum) tersebut juga menjadi cermin ketidakmampuan Dewan memilih yang terbaik. Dikatakannya pula bahwa jika melihat masa-masa korupsi sepanjang 32 tahun lalu, akan sulit mencari figur yang benar-benar bersih. "Apalagi jika mereka semula ada di birokrasi," katanya. Lebih lanjut politisi PKB itu mengimbau masyarakat agar sebaiknya menunggu saja kiprah calon pimpinan KPK itu agar mereka bisa bekerja lebih baik dari sebelumnya. "Semoga saja tidak seperti yang disebutkan banyak orang bahwa kali ini KPK sedang menyongsong kematiannya karena ada proses delegitimasi dan pembusukan setelah mereka yang terpilih adalah orang-orang yang tidak kredibel," katanya. Sebelumnya Komisi III DPR telah memilih lima kandidat pimpinan KPK periode lima tahun mendatang, yakni Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Antasari Azhar, pengacara Chandra M Hamzah, Rektor Universitas Bhayangkara Irjen Pol Bibit Samad Riyanto, Kabiro Perencanaan BPKP Haryono dan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Mohammad Jasin. Sebagian masyarakat menilai telah terjadinya politisasi dalam pemberantasan korupsi dan proses pemilihan calon pimpinan KPK di DPR itu kental dengan skenario politik. Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyatakan pesimismenya bahwa KPK mampu menunjukkan kinerjanya yang lebih baik dari periode sebelumnya. "Sangat pesimis. Bisa menghasilkan sesuatu yang sama dengan KPK periode sebelumnya saja sudah sangat bagus," kata Danang Widoyoko, Wakil Koordinator ICW. (*)
Copyright © ANTARA 2007
