Ratusan mahasiswa demo Gubernur Kalteng

larangan kepada mahasiswa untuk melakukan aksi karena ada kunjungan Presiden Joko Widodo, kami tidak menghiraukan

Palangka Raya (ANTARA) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalteng Menggugat (AMKM) mendatangi kantor Gubernur Kalimantan Tengah untuk mempertanyakan kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran selama sekitar tiga tahun setengah.

Hasil pengamatan selama kurang lebih tiga tahun, kinerja kepemimpinan Sugianto Sabran sama sekali belum sesuai dengan harapan, kata koordinator lapangan AMKM Karuna Mardiansyah saat melakukan aksi demo di kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Selasa.

"Visi dan misi yang selama ini digaungkan gubernur seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan belum terlihat realisasinya," tambah dia.

Aksi damai tersebut menuntut gubernur antara lain menindak tegas pihak-pihak yang merusak lingkungan serta melakukan evaluasi atas segala bentuk perizinan perusahaan korporasi sesuai amanah Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di provinsi Kalteng.

Pihaknya juga menuntut Sugianto Sabran selaku orang nomor satu di provinsi berjuluk 'Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila' itu, melakukan reklamasi dan reboisasi bekas pertambangan di Kalteng.

"Sampai saat ini reboisasi bekas tambang perusahaan yang ada di daerah kita, sama sekali tidak dilakukan," bebernya.

Mahasiswa yang berasal dari beberapa universitas di Kota Palangka Raya itu juga mendesak Sugianto Sabran, segera memaksimalkan pelayanan pendidikan dan peningkatan fasilitas pendidikan.

Pihaknya juga menuntut pemprov setempat segera meningkatkan kualitas serta kuantitas tenaga pendidik.

"Secepatnya agar merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan dan melakukan pengawasan terhadap segala bentuk alokasi anggaran atau bantuan di bidang pendidikan," katanya.

Di bidang kesehatan gabungan AMKM juga mendesak pemerintah daerah agar mengoptimalkan pemerataan sarana prasarana dan tenaga kesehatan sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945.

"Terakhir tuntutan kami adalah agar pemerintah daerah segera melakukan pembangunan dan perbaikan jalan, listrik di daerah setempat karena masih banyak pedesaan di Kalteng yang tidak teraliri listrik," bebernya.

Mengenai adanya berita bahwa Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) melarang mahasiswanya untuk melakukan aksi karena ada kunjungan Presiden Joko Widodo, pihaknya sama sekali tidak menghiraukan hal tersebut, termasuk jika ada sanksi.

"Itu urusan belakangan," demikian Karuna.